Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menggelar diskusi MBG Talks di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Pertemuan ini menegaskan komitmen lintas sektor dalam mentransformasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sekadar bantuan pangan menjadi fondasi utama infrastruktur sosial untuk penguatan kualitas sumber daya manusia nasional.
Kepala Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia, Chandra Tirta Wijaya, menyampaikan harapannya agar program MBG tidak hanya dipandang sebagai program bantuan pangan, tetapi juga sebagai fondasi infrastruktur sosial nasional.
“Kami ucapkan selamat, supaya apa yang menjadi cita-cita MBG ini juga bisa menjadikan infrastruktur sosial. Jadi infrastruktur ini bukan hanya infrastruktur bangunan, juga menjadi sosial,” ujar Chandra dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, 1 Maret 2026.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sony Sonjaya mengatakan kehadiran MBG membuka wawasan baru bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui asupan gizi yang terukur dan terencana.
“MBG ini bukan hanya sekadar memberikan makan. Secara tidak langsung telah membuka mindset bangsa Indonesia,” ujar Sony.
Ia menuturkan, perubahan pola pikir tersebut terlihat pada meningkatnya kesadaran anak-anak terhadap kandungan makanan yang dikonsumsi. Jika sebelumnya anak-anak hanya makan tanpa memahami komposisi gizi, kini mereka mulai mengenal unsur karbohidrat, protein, serat, hingga vitamin dalam menu harian.
Dari sisi implementasi, Sony mengungkapkan saat ini terdapat 1.067.000 tenaga kerja yang terlibat dalam operasional 22.900 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara itu, total 24.320 SPPG telah terverifikasi dan seluruhnya dibangun secara mandiri oleh masyarakat.
“Inilah yang membuat bedanya school meal-nya Indonesia dengan school meal-nya negara lain. Negara lain lebih banyak pemerintah yang membangun infrastruktur, tapi Indonesia 100% infrastruktur untuk school meal ini dibangun oleh masyarakat,” kata Sony.
Ketua Umum Gapembi, Alven Stony, menambahkan bahwa program MBG telah berjalan sejak Januari 2024. Awalnya target pembangunan SPPG hanya 5.000 unit, namun kemudian ditingkatkan hingga 24.000 unit sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Alven mengakui percepatan pembangunan fasilitas SPPG yang begitu masif menghadirkan tantangan teknis tersendiri. Namun, pelaku usaha berkomitmen menjaga standar operasional sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan BGN.
“Kami sebagai orang bisnis melihat sesuatu speed up sekali ini, BGN ini dalam membina para mitra. Tentunya dengan begitu cepatnya pembangunan dapur pasti ada kelemahan. Kita ini kan manusia. Jadi, tidak mungkin tidak error,” ucap Alven.
Alven juga meluruskan persepsi publik terkait skema investasi dalam program ini. Pembangunan dapur dan pengadaan peralatan dilakukan oleh mitra dengan dana sendiri, bukan dibiayai negara. Mitra nantinya memperoleh insentif atas investasi dan penyewaan fasilitas sesuai ketentuan program.
“Banyak yang belum memahami bahwa mitra berinvestasi sendiri. Kami juga ingin zero accident karena jika terjadi sesuatu, investasi kami yang terdampak,” pungkas Alven.
Editor: Redaktur TVRINews
