40 Tahun People Power Filipina: Demokrasi dan Ujian Ekonomi di Era Marcos Jr

Empat puluh tahun setelah jutaan warga Filipina memadati Epifanio de los Santos Avenue (EDSA) dan menggulingkan rezim otoriter Ferdinand Marcos Sr, negeri kepulauan itu kembali berada dalam pusaran refleksi nasional.

Peringatan Revolusi People Power 1986 (atau yang juga dikenal sebagai Revolusi EDSA) pada Februari 2026 bukan sekadar menjadi seremoni sejarah, melainkan juga momentum evaluasi: sejauh mana demokrasi yang lahir dari EDSA benar-benar mengakar—terutama di bawah kepemimpinan putra sang mantan diktator, Ferdinand Marcos Jr.

Laporan Al Jazeera menyoroti bagaimana dalam momentum 40 tahun pasca-EDSA, pertanyaan tentang akuntabilitas, keadilan sejarah, dan arah ekonomi kembali mencuat di ruang publik Filipina (Al Jazeera, 2026). Peringatan ini berlangsung di tengah polarisasi politik, debat soal “rekonstruksi” memori darurat militer, dan tekanan ekonomi yang membayangi legitimasi pemerintah.

Revolusi 1986 mengakhiri 14 tahun darurat militer yang dimulai pada 1972. Periode itu diwarnai pembatasan kebebasan sipil, penangkapan aktivis, dan tuduhan korupsi besar-besaran.

Namun empat dekade kemudian, narasi tentang era tersebut tidak lagi sama. Sejumlah kajian akademik menunjukkan munculnya “nostalgia Marcos” di ruang digital, terutama menjelang pemilu 2022—ketika kampanye daring berperan penting dalam membentuk persepsi generasi muda (Tandfonline, 2024).

Kritik semakin menguat ketika pemerintah tidak selalu menetapkan 25 Februari—hari puncak EDSA—sebagai hari libur nasional, langkah yang dipandang sebagian kelompok sebagai pelemahan simbol demokrasi (The Guardian, 2023).

Kembalinya keluarga Marcos ke Istana Malacañang—melalui kemenangan elektoral 2022—mempertegas paradoks demokrasi Filipina: sistem elektoral yang tetap kompetitif, tetapi memori sejarah dan interpretasi masa lalu menjadi medan kontestasi politik yang intens.

Selain politik identitas dan sejarah, dimensi ekonomi kini menjadi ujian utama. Pemerintahan Marcos Jr berupaya menekankan agenda stabilitas dan pertumbuhan. Namun, data mutakhir menunjukkan tantangan yang kompleks.

Menurut laporan ekonomi yang dikutip Reuters (2026), Bank Sentral Filipina memangkas suku bunga pada Februari 2026 untuk merespons prospek ekonomi yang melemah dan ketidakpastian global.

Pertumbuhan PDB Filipina pada 2025 tercatat sekitar 4,4 persen—di bawah target resmi pemerintah—sementara pertumbuhan kuartal IV hanya sekitar 3 persen, menjadi salah satu yang terlemah sejak pandemi (CNBC Indonesia, 2026).

Al Jazeera (2026) juga mencatat bahwa investasi asing langsung turun hampir setengahnya, dari sekitar US$9,4 miliar pada 2024 menjadi sekitar US$4,7 miliar pada 2025. Tingkat pengangguran pun sedikit meningkat, dari 3,8 persen menjadi sekitar 4,2 persen.

Data ini menambah tekanan terhadap pemerintah karena ekspektasi publik pasca-EDSA selalu dikaitkan dengan janji kesejahteraan dan tata kelola yang bersih. Terlihat bahwa tantangan ketimpangan serta produktivitas masih menjadi sorotan, terutama ketika Filipina dibandingkan dengan negara ASEAN lain, seperti Vietnam dan Indonesia, yang menunjukkan laju industrialisasi lebih cepat dalam dua dekade terakhir.

Secara prosedural, Filipina tetap mempertahankan pemilu yang kompetitif dan masyarakat sipil yang aktif. Protes besar terhadap isu korupsi dan tata kelola pada 2025 menunjukkan bahwa mobilisasi massa ala EDSA masih menjadi bagian dari budaya politik (ANTARA News, 2025).

Namun, banyak analis menilai bahwa demokrasi Filipina masih menghadapi persoalan struktural: dominasi dinasti politik, patronase, dan lemahnya reformasi institusi. Studi akademik terbaru menyoroti bagaimana jaringan keluarga elite tetap memainkan peran besar dalam distribusi kekuasaan lokal maupun nasional (arXiv, 2025).

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Revolusi People Power berhasil membuka ruang demokrasi, tetapi konsolidasi kelembagaan belum sepenuhnya selesai. Empat puluh tahun setelah revolusi EDSA, pertanyaan yang muncul bukan lagi "Apakah Filipina demokratis secara formal?" melainkan "Seberapa dalam demokrasi tersebut mengakar dalam praktik pemerintahan dan distribusi kesejahteraan?"

Tantangan domestik di atas juga berdampak pada posisi Filipina di kawasan. Sebagai sekutu keamanan penting Amerika Serikat di Indo-Pasifik, stabilitas politik dan ekonomi Manila menjadi perhatian mitra internasional. Ketidakpastian ekonomi dapat memengaruhi daya tarik investasi, sementara perdebatan soal HAM dan sejarah memengaruhi citra demokrasi Filipina di mata global.

Di level regional ASEAN, perjalanan Filipina menjadi cerminan dinamika demokrasi di Asia Tenggara: transisi politik yang dramatis tidak selalu menjamin konsolidasi jangka panjang tanpa reformasi ekonomi dan institusional yang konsisten.

Peringatan 40 tahun People Power menghadirkan ironi sejarah. Di satu sisi, Filipina tetap menjadi negara demokrasi dengan ruang kebebasan sipil yang relatif hidup. Di sisi lain, perdebatan tentang memori darurat militer dan tantangan ekonomi menunjukkan bahwa semangat Revolusi EDSA belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai konsensus nasional.

Jika revolusi 1986 adalah tentang keberanian kolektif melawan otoritarianisme, ujian 2026 adalah tentang kemampuan demokrasi menghadirkan kesejahteraan dan akuntabilitas.

Empat puluh tahun setelah jutaan warga turun ke jalan, masa depan demokrasi Filipina kini tidak lagi ditentukan oleh satu momen heroik, tetapi oleh keadilan rezim serta konsistensi reformasi yang menjawab kebutuhan generasi baru.