Selain mengurus menu program Makan Bergizi Gratis, semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG diwajibkan membuat dan aktif di tiga media sosial, yakni Facebook, Instagram, dan Tiktok, mulai Senin (2/3/2026). Instruksi itu menjadi respons atas ramainya informasi negatif atau serangan terhadap MBG, terutama untuk menepis tudingan MBG sebagai ”maling berkedok gizi”.
”Kita sering diserang oleh pemberitaan mengenai kualitas MBG. Kita tidak boleh diam. SPPG harus aktif menjawab melalui media sosial. Ini sekaligus untuk menepis tuduhan MBG sebagai maling berkedok gizi. Masak ada yang bicara negatif seperti itu kita diam saja. Tidak usah dilawan, tapi tunjukkan transparansi melalui media sosial. Mulai Senin, semuanya harus jalan,” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (28/2/2026).
Sony yang menghadiri rapat konsolidasi program MBG Bersama Pemerintah Provinsi Sumsel, yayasan, dan mitra se-Sumsel mengatakan, saat ini berseliweran informasi atau pemberitaan yang menyerang MBG di media sosial. Umumnya informasi itu disebarkan oleh orang-orang yang mendapatkan informasi keliru mengenai MBG. Fenomena itu sangat meresahkan. Salah satunya dikeluhkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
”Suatu hari, Presiden nonton Youtube tentang jalannya program MBG. Saat beliau membaca kolom komentar, banyak sekali komentar negatif untuk MBG dan nyaris tidak ada yang membela MBG. Karena itu, Presiden bertanya, di mana peran sekitar 24.000 SPPG, 24.000 pengawas gizi, 24.000 pengawas keuangan, dan 24.000 mitra yang terlibat dalam MBG di seluruh Indonesia. Kenapa tidak ada yang speak up untuk menjelaskan,” kata Sony.
Atas dasar itu, BGN selaku penyelanggara MBG mewajibkan semua SPPG membuat minimal tiga akun media sosial, yakni Facebook, Instagram, dan Tiktok. Melalui semua media sosial tersebut, SPPG diwajibkan aktif memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai MBG.
”SPPG tidak perlu menyerang balik orang-orang yang berkomentar negatif atau yang menyebarkan informasi negatif mengenai MBG. SPPG cukup memberikan informasi dan data yang transparan mengenai MBG. Itu cara terbaik untuk meluruskan semua informasi yang keliru mengenai MBG,” tutur Sony.
Dengan membuat minimal tiga akun media sosial tersebut, artinya dari total sekitar 24.000 SPPG di Indonesia, akan muncul lebih kurang 72.000 akun media sosial yang bisa menyampaikan informasi yang benar mengenai MBG. BGN meyakini, cara itu akan berdampak besar untuk meluruskan semua informasi keliru mengenai MBG.
Adapun informasi yang harus disampaikan setiap hari di setiap akun media sosial milik SPPG terdiri dari jumlah penerima manfaat, jenis makanan, nilai gizi makanan, dan harga makanan. ”Dengan memberikan data yang transparan tersebut, kita bisa menjawab setiap tuduhan yang tidak benar mengenai MBG, terutama tudingan maling berkedok gizi,” ujar Sony.
Menurut dia, MBG harus dibela oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya SPPG. Selain membuka banyak lapangan kerja baru, MBG diyakini memiliki arti sangat penting untuk masa depan Indonesia. ”MBG adalah program unggulan, program nomor satu, dan program kebanggaan Indonesia untuk wujudkan generasi yang lebih baik,” ujarnya.
Di sisi lain, transparansi yang ditunjukkan SPPG melalui media sosial bisa menjadi alat kontrol masyarakat dalam menilai kinerja SPPG bersangkutan. Setidaknya, masyarakat bisa langsung menilai dan melaporkan kalau ada SPPG yang diduga melakukan penyimpangan, seperti menggelembungkan harga atau menurunkan kualitas makanan.
”Ini sekaligus menjadi alat kontrol internal kami dalam menilai kinerja SPPG. Kalau ada yang melakukan pelanggaran, seperti coba melakukan markup harga makanan dan sebagainya, kami sudah menyiapkan aturan dan sistem untuk menghukum SPPG bersangkutan,” kata Sony.
Sony menuturkan, pada dasarnya BGN terus berusaha membenahi pelaksanaan MBG. Hal itu dianggap telah membuahkan hasil positif. Paling tidak, sejak awal 2026 hingga 13 Februari, hanya ada penambahan tiga kasus kejadian luar biasa atau keracunan MBG di seluruh Indonesia.
Tiga kasus itu terjadi di Aceh dan Jawa Barat masing-masing pada 11 Februari 2026 dan di Sumsel pada 12 Februari 2026. Jumlah korban terdampak mencapai 437 orang, terdiri dari 35 orang dirawat inap, 231 orang rawat jalan, dan 171 orang tidak berobat.
”Alhamdulillah, angka kejadian luar biasa terkait konsumsi MBG semakin lama semakin menurun jumlahnya. Ini menunjukkan adanya kesadaran untuk pelaksanaan MBG yang lebih baik setiap harinya,” katanya.
Di samping itu, BGN terus melakukan evaluasi dan akan memberikan sanksi kepada setiap SPPG yang bertanggung jawab atas kasus keracunan MBG di wilayahnya. Sony menyampaikan, setiap kasus keracunan pasti diawali oleh kesalahan prosedur operasi standar (SOP) dalam penyajian makanan.
Itu bisa terjadi sejak bahan makanan diterima SPPG, persiapan memasak berupa mencuci dan memotong bahan makanan, hingga jarak waktu memasak dan pendistribusian makanan. Kalau ada satu saja SOP yang dilanggar, hal itu akan langsung berdampak fatal terhadap kualitas menu MBG yang diberikan kepada penerima manfaat.
”SOP kami sangat ketat. Mulai dari menerima bahan baku, SPPG harus bisa membedakan mana bahan baku yang segar dan mana yang sudah tidak segar. Saat proses memotong bahan makanan, pisau yang digunakan pun tidak sembarangan, tetapi dibedakan untuk setiap jenis bahan. Jarak waktu memasak dan pendistribusian makanan juga diatur sedemikian rupa agar makanan tetap segar saat disantap penerima manfaat. Kalau ada SOP yang dilanggar, itulah yang sangat mungkin menimbulkan kejadian luar biasa,” tutur Sony.
Menurut dia, BGN tidak pernah mengabaikan setiap kasus keracunan yang terjadi. Mereka pasti melakukan langkah-langkah investigasi untuk memastikan penyebab kasus tersebut. Apabila terbukti ada unsur kelalaian dari SPPG, mereka akan memberikan sanksi tegas. ”Sanksi bisa pemberhentian sementara hingga dilakukan perbaikan. Sejauh ini, sudah banyak SPPG yang mendapatkan sanksi tersebut,” ujarnya.
SOP kami sangat ketat. Mulai dari menerima bahan baku, SPPG harus bisa membedakan mana bahan baku yang segar dan mana yang sudah tidak segar. Saat proses memotong bahan makanan, pisau yang digunakan pun tidak sembarangan, tetapi dibedakan untuk setiap jenis bahan. Jarak waktu memasak dan pendistribusian makanan juga diatur sedemikian rupa agar makanan tetap segar saat disantap penerima manfaat. Kalau ada SOP yang dilanggar, itulah yang sangat mungkin menimbulkan kejadian luar biasa.
Berkaitan dengan upaya antisipasi kasus keracunan, BGN pun terus mendorong semua SPPG segera mendaftar untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di dinas kesehatan setempat. SLHS sangat berguna untuk memastikan kebersihan dapur dan makanan yang dihasilkan.
”SLHS adalah salah satu parameter untuk mencegah kejadian luar biasa berulang. Kalau setelah 30 hari beroperasional belum mendaftar membuat SLHS, maka kami akan memberikan sanksi kepada SPPG atau pengelola dapur bersangkutan,” kata Sony.
Saat ini, dari total 673 SPPG yang telah beroperasi di Sumsel, sebanyak 469 SPPG sudah memiliki SLHS, sedangkan 204 SPPG lainnya belum. Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Trisnawarman mengatakan, perizinan SLHS dilakukan di dinas kesehatan kabupaten/kota.
Dinas Kesehatan Sumsel sudah menyurati dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mengejar SPPG yang belum mengurus perizinan tersebut. ”Salah satu indikator utama perizinan SLHS adalah pengecekan kualitas air dan kondisi lingkungan dapur, terutama terkait pembuangan limbah. Itu semua harus dipastikan memenuhi standar laik higienitas demi menjaga kebersihan dan kesehatan makanan yang dihasilkan,” tutur Trisnawarman.
Sepengalamanya, Trisnawarman menyampaikan, kendala utama yang sering dihadapi SPPG dalam perizinan SLHS adalah kualitas air dan lingkungan dapur. Dinas kesehatan tidak akan mengeluarkan izin kalau kondisi air dan lingkungan dapur tidak memenuhi baku mutu standar.
Untuk memastikan kualitas air dan lingkungan dapur tersebut, dinas kesehatan akan melakukan sejumlah tahap pengujian di laboratorium. ”Kalau hasil pengujiannya memenuhi standar, seperti air tidak mengandung atau bebas dari bakteri E coli dan dapurnya sesuai IKLH (Indikator Kinerja Lingkungan Hidup), barulah dinas kesehatan mengeluarkan SLHS,” ucap Trisnawarman.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menuturkan, pelaksanaan MBG di Sumsel relatif baik. Buktinya, minim kasus kejadian luar biasa atau keracunan MBG di Sumsel. Itu semua karena pelaksanaan MBG diawasi dengan baik oleh Pemprov Sumsel selaku Ketua Satuan Tugas MBG di tingkat provinsi dan oleh semua lapisan masyarakat.
Selain itu, MBG diterima sangat baik di Sumsel. Masyarakat cukup memahami bahwa MBG memiliki banyak manfaat untuk anak-anak. ”MBG adalah cara untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan global,” ujar Herman.
Menurut Herman, MBG pun tidak berbenturan dengan ketersediaan bahan baku makanan untuk rumah tangga masyarakat. Karena didukung oleh program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, ketersediaan dan harga bahan baku relatif stabil di Sumsel walau ada kebutuhan besar untuk dapur-dapur MBG. ”Justru, MBG sangat membantu memutar roda perekonomian di Sumsel karena hasil pertanian, peternakan, dan perikanan terus tersedot untuk dapur-dapur MBG,” katanya.
Pada akhirnya, transparansi SPPG di media sosial memang jembatan penting untuk meraih kepercayaan publik. Namun, keelokan konten digital jangan sampai melalaikan kualitas di dapur MBG. Karena pada tiap porsi makanan yang disajikan, ada pertaruhan besar mengenai kesehatan generasi masa depan yang jauh lebih berharga daripada sekadar narasi di jagat maya.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5516846/original/091332000_1772354165-AP26060299188372.jpg)
