JAKARTA, KOMPAS — Serangan terkoordinasi Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah wilayah Iran pada Sabtu (28/2/2026) memperuncing ketegangan yang sebelumnya telah meningkat akibat kebuntuan negosiasi program nuklir Teheran. Eskalasi konflik ini mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal dan inflasi barang di dalam negeri.
Ketegangan semakin meningkat setelah sejumlah media pemerintah Iran mengonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal dunia setelah kedamaiannya menjadi target serangan gabungan tersebut. Peristiwa terbaru ini meningkatkan risiko retaliasi dan memperparah ketidakpastian di Timur Tengah.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro, dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026), mengatakan, situasi ini berdampak pada kondisi pasar komoditas, salah satunya minyak dunia yang kini bersiap menghadapi volatilitas harga yang lebih tinggi.
Harga minyak mentah Brent saat ini sudah berada di kisaran 72,8 dolar AS per barel, naik signifikan dibandingkan posisi awal tahun yang berada di level 60,9 dolar AS per barel. Brent adalah salah satu jenis minyak mentah yang diproduksi di Laut Utara, Eropa, dan menjadi patokan harga global (benchmark) untuk dua pertiga pasokan minyak dunia
“Tekanan bisa semakin besar apabila terjadi eskalasi atau aksi balasan yang mengganggu pasokan, terutama melalui Selat Hormuz,” ujar Andry.
Mengutip Reuters, Iran yang menguasai wilayah Selat Hormuz belum mengonfirmasi larangan bagi kapal untuk melintas. Namun, pemerintah Iran berulang kali mengancam untuk menutup selat tersebut jika serangan ke Iran terjadi.
Sementara itu, informasi dari Angkatan Laut Uni Eropa, kapal-kapal sudah tidak boleh melintas di Selat Hormuz setelah Iran mendapat serangan dari Israel dan AS. Ratusan warga menjadi korban serangan tersebut.
Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia dan 20-25 persen perdagangan LNG (Liquefied Natural Gas /Gas Alam Cair) global. Gangguan di jalur ini berpotensi mengerek harga energi internasional lebih lanjut.
Pengalaman konflik antara Iran–Israel pada 19 Juni 2025 mengakibatkan sensitivitas ke pasar komoditas. Saat itu, harga minyak melonjak dari 69,4 dolar AS per barel menjadi 78,9 dolar AS per barel dalam waktu singkat, meski tekanan lalu menurun seiring meredanya konflik.
Namun, Andry menilai risiko saat ini lebih kompleks. Kenaikan harga minyak yang bertahan lama dapat menghambat tren disinflasi global, menunda pelonggaran kebijakan moneter di negara maju, serta menekan prospek pertumbuhan ekonomi dunia.
Bagi Indonesia yang masih berstatus net importir minyak, lonjakan harga energi menjadi tantangan serius. Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak ditetapkan 70 dolar AS per barel. Sementara itu, rata-rata harga Brent tahun berjalan telah mencapai 72 dolar AS per barel.
Berdasarkan analisis sensitivitas fiskal Bank Mandiri, setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi di APBN sebesar Rp 10,3 triliun. Sebaliknya, tambahan penerimaan pajak dan royalti hanya sekitar Rp 3,5 triliun.
“Jika harga minyak bertahan di atas asumsi APBN, pemerintah berpotensi menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini tentu akan berdampak pada inflasi domestik,” kata Andry.
Ia memperkirakan, setiap kenaikan harga Pertalite sebesar 10 persen dapat menambah inflasi sekitar 0,27 poin persentase (ppt). Sementara, kenaikan harga solar sekitar 10 persen berpotensi menambah inflasi sekitar 0,05 ppt.
Dari sisi pasar keuangan, volatilitas global juga dapat memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sebagai perbandingan, konflik Iran–Israel tahun lalu sempat mendorong depresiasi rupiah lebih dari 2 persen.
Dalam sepekan ke depan pascagejolak terbaru di Timur Tengah, rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran Rp 16.800–17.000 per dolar AS, dengan potensi intervensi lanjutan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas.
Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menjelaskan lebih rinci mengenai hubungan kenaikan harga bahan bakar ke inflasi barang melalui biaya logistik. Menurutnya, kenaikan harga minyak merupakan imbas dari potensi gangguan Selat Hormuz.
Perubahan harga ini akan berpengaruh antara lain ke harga solar domestik yang merupakan komponen utama biaya operasional transportasi jalan yang masih menjadi tulang punggung sistem logistik nasional.
"Dengan asumsi komponen BBM mencapai 35-40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar 10 persen dapat mendorong kenaikan ongkos angkut sekitar 3,5-4 persen," ucap Setijadi dalam siaran persnya.
Jika harga solar meningkat 20 persen, ongkos truk berpotensi naik 7-8 persen. Dalam skenario lebih berat, kenaikan harga solar hingga 30 persen dapat memicu lonjakan ongkos angkut sebesar 10,5-12 persen.
Setijadi mengatakan, sensitivitas terhadap harga solar relatif tinggi karena struktur logistik Indonesia bertumpu pada transportasi jalan yang menggunakan solar.
Rata-rata biaya logistik Indonesia diperkirakan sekitar 14 persen dari harga produk. Sekitar separuhnya berasal dari transportasi jalan. Kenaikan ongkos truk 7-8 persen pun berpotensi menaikkan harga barang rata-rata sekitar 0,5 persen.
Akhirnya, risiko terbesar adalah tekanan inflasi biaya distribusi, khususnya pada komoditas pangan dan kebutuhan pokok.
"Dalam kondisi ekstrem, kenaikan ongkos angkut di atas 10 persen dapat mendorong harga barang naik mendekati 0,8 persen, terutama untuk komoditas pangan, bahan bangunan, serta produk konsumsi cepat saji yang bermargin tipis," jelasnya.
Industri berbasis impor bahan baku, menurutnya, juga menghadapi risiko ganda, yakni kenaikan biaya impor akibat lonjakan harga minyak serta peningkatan biaya distribusi domestik. Sektor konstruksi dan pelaku UMKM juga dinilai rentan karena tingginya biaya angkut dan keterbatasan margin usaha.
SCI pun mendorong pemerintah menjaga stabilitas harga BBM melalui kebijakan fiskal yang adaptif serta mempercepat diversifikasi energi. Penguatan konektivitas multimoda, terutama optimalisasi angkutan laut dan kereta api, dinilai krusial untuk menurunkan sensitivitas terhadap fluktuasi harga solar seiring dengan bertambahnya gejolak geopolitik.
"Tanpa reformasi struktural sistem logistik, setiap gejolak eksternal berisiko langsung diterjemahkan menjadi tekanan harga domestik dan pelemahan daya beli masyarakat," katanya.
