Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un, dikabarkan mulai memosisikan putrinya yang berusia 13 tahun dalam lingkaran strategis militer negara tersebut. Media Korea Selatan, termasuk The Chosun Ilbo, menyebut bahwa Kim Ju-Ae kini ditunjuk sebagai kepala biro rudal Korea Utara. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari skema suksesi yang mulai disiapkan secara bertahap.
Kim Ju-Ae disebut memiliki kewenangan menerima laporan dari pejabat militer dan memberikan arahan terkait operasi rudal. Meski secara struktural biro tersebut masih dipimpin oleh Jang Chang-Ha, sumber intelijen Korea Selatan menilai Kim Ju-Ae sudah dilibatkan dalam proses komando. Penempatan ini bukan sekadar simbolis, melainkan diduga memberi ruang bagi KIm Ju-Ae untuk memahami langsung mekanisme pertahanan dan strategi militer negara.
Selain itu, Kim Ju-Ae kini dikabarkan menggunakan nama Kim Ju-Hye. Pergantian nama ini memicu spekulasi karena nama Kim Jong-Un sendiri baru diketahui publik secara luas setelah ia secara resmi ditetapkan sebagai penerus kepemimpinan pada 2010. Dalam sistem politik Korea Utara yang tertutup, perubahan detail semacam ini sering dibaca sebagai sinyal politik yang disengaja.
Kemunculan Kim Ju-Ae di ruang publik memang semakin intens sejak akhir 2022. Ia pertama kali terlihat mendampingi ayahnya saat peluncuran rudal balistik antarbenua Hwasong-17. Sejak itu, ia beberapa kali hadir dalam uji coba senjata strategis, parade militer, hingga acara resmi partai. Media pemerintah Korea Utara awalnya hanya menyebutnya sebagai “putri tercinta”, sebelum kemudian membuat sosoknya lebih menonjol dalam tiap dokumentasi kenegaraan.
Analis menilai pelibatan Kim Ju-Ae dalam program rudal dan nuklir bukan tanpa alasan. Di Korea Utara, legitimasi kekuasaan sangat erat dengan kekuatan militer dan kemampuan nuklir. Dengan mengaitkan suksesi langsung pada simbol kekuatan negara, Kim Jong Un dinilai tengah membangun fondasi politik yang kuat bagi putrinya, baik di dalam Partai Buruh maupun di kalangan angkatan bersenjata.
Pada saat yang sama, Kim Jong-Un kembali terpilih secara aklamasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh. Di tengah konsolidasi tersebut, kemunculan Kim Ju-Ae dalam posisi strategis memperlihatkan bahwa proses regenerasi kepemimpinan mungkin sudah dirancang jauh lebih awal dari yang diperkirakan banyak pihak.
Bagaimana Tradisi Pemimpin Perempuan di Korea Utara?Secara konstitusional, Korea Utara tidak memiliki aturan tertulis yang melarang perempuan menjadi pemimpin negara. Berbeda dengan sistem monarki seperti di Jepang yang hingga kini mempertahankan garis suksesi laki-laki dalam Kekaisaran Jepang. Korea Utara justru menganut sistem dinasti politik keluarga Kim tanpa pembatasan gender dalam teks hukum.
Namun secara historis, kepemimpinan tertinggi negara itu selalu berada di tangan laki-laki, mulai dari Kim Il-Sung, Kim Jong-Il, hingga Kim Jong-Un. Struktur militer dan Partai Buruh selama ini juga didominasi elite laki-laki, terutama di posisi komando strategis.
Direktur Center for North Korean Studies di Sejong Institute, Cheong Seong-chang, pernah menjelaskan bahwa secara sistem tidak ada hambatan legal bagi perempuan untuk memimpin.
“Tidak ada larangan formal bagi perempuan untuk menjadi pemimpin tertinggi. Namun struktur kekuasaan Korea Utara sangat berorientasi pada militer dan secara tradisional maskulin,” ujarnya dalam sejumlah analisis terkait isu suksesi Pyongyang.
Sementara itu, analis senior di Stimson Center dan editor 38 North, Jenny Town, menilai kemunculan figur perempuan dalam lingkaran militer strategis akan menjadi perubahan simbolik yang besar.
“Jika Kim Ju-Ae memang diproyeksikan sebagai penerus, itu akan menjadi momen historis. Bukan hanya karena faktor gender, tetapi karena bagaimana rezim membingkai legitimasi melalui garis keturunan dan kekuatan militer,” jelasnya dalam analisis mengenai dinamika elite Korea Utara.
Karena itu, jika Kim Ju-Ae benar-benar disiapkan sebagai penerus, ia berpotensi menjadi pemimpin perempuan pertama dalam sejarah Korea Utara.
