Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDIP yang juga Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, niat Presiden Prabowo Subianto menjadi fasilitator konflik Israel-Amerika Serikat (AS) dan Iran, perlu dikaji lebih jauh.
"Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang," kata dia dalam keterangannya, Minggu (3/1/2026).
Advertisement
Menurut TB Hasanuddin, banyak tantangan yang harus dihadapi jika ingin menjadi fasilitator.
"Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam BoP (Board of Peace), sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah," jelas dia.
Selain itu, menurut TB Hasanuddin, fasilitator konflik membutuhkan komitmen serius.
"Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya satu atau dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap?," tutur dia.
Selain itu, masih kata TB Hasanuddin, perlu kejelasan mengenai kepentingan nasional dan kalkulasi strategis Indonesia.
"Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional," kata dia.
TB Hasanuddin menuturkan, justru jika Indonesia mengambil peran sebagai fasilitator dalam konflik perbatasan Thailand dan Kamboja yang masih bergejolak, langkah tersebut dinilai lebih relevan, ketimbang konflik Teheran.
"ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia," kata dia.
