Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj memastikan konflik di kawasan Timur Tengah, yang perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran belum berdampak terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan hingga saat ini seluruh tahapan perencanaan dan koordinasi tetap berlangsung sesuai jadwal.
“Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah,” ujar Dahnil pada Minggu (1/3/2026).
Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan imbauan kepada jemaah umrah untuk menunda jadwal keberangkatannya hingga kondisi kembali kondusif. Danhil mengatakan, langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara.
Imbauan itu dikeluarkan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” imbaunya.
Baca Juga
- Pemerintah Imbau Jemaah Umrah Tunda Keberangkatan, Tunggu Konflik Iran-Israel Mereda
- KUH Jeddah Antisipasi Keterlambatan Penerbangan Umrah saat Situasi Timur Tengah Memanas
- AS-Iran Memanas, 58.000 Jemaah Umrah Indonesia Berada di Arab Saudi
Selain itu, pemerintah juga meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi beserta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik.
Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi. Pemerintah memastikan akan terus memantau kondisi para jemaah dan perkembangan situasi di kawasan tersebut.
Danhil menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” ujarnya.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Seluruh pihak diminta merujuk pada sumber resmi pemerintah guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang dapat menimbulkan keresahan.
Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini dan memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah.
