Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang menyiapkan sejumlah upaya untuk meredam dampak perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran, terutama pada energi dan pangan nasional.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat selalu difungsikan sebagai shock absorber, guna meredam transmisi konflik terutama pada energi dan pangan.
“Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat jika terjadi fluktuasi harga komoditi terutama energi di tingkat global,” kata Haryo kepada Bisnis, Minggu (1/3/2026).
Haryo menuturkan, pemerintah telah mengeluarkan dan mempercepat penyaluran bantuan pangan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan lanjutan dalam momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H/2026 M. Dia mengharapkan, langkah ini menjadi bantalan ekonomi yang kuat untuk menggerakkan roda konsumsi domestik di tengah ketidakpastian global.
Tidak hanya dengan Kemenkeu, pihaknya juga terus berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI). Sesuai wewenangnya BI akan berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah.
Baca Juga
- Indef: Perang AS-Israel vs Iran Beri Tekanan Berlapis ke Ekonomi Indonesia
- Eskalasi Konflik Iran-Israel Berisiko Guncang Perdagangan RI hingga Picu Inflasi
- Pemerintah Imbau Jemaah Umrah Tunda Keberangkatan, Tunggu Konflik Iran-Israel Mereda
“Posisi cadangan devisa per Januari 2026 di angka US$154,6 miliar juga dirasa aman sebagai instrumen menjaga nilai tukar rupiah,” ungkapnya.
Haryo menambahkan, Pertamina juga telah memberikan jaminan bahwa stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman untuk kebutuhan selama periode Ramadan dan Idulfitri.
Berdasarkan pengalaman pada 2025, Haryo mengungkapkan bahwa Pertamina telah menyiapkan beberapa alternatif jalur pelayaran lain guna menjaga keberlangsungan rantai pasok minyak dan menjaga kestabilan harga BBM dalam negeri.
Haryo menegaskan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.
“Kami akan terus memonitor situasi dari waktu ke waktu dan mengambil kebijakan yang diperlukan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
