Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmen fasilitasi impor produk pertanian senilai USD4,5 miliar dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika Serikat (AS) tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan komitmen tersebut merupakan dukungan kebijakan pemerintah untuk memperlancar kerja sama antarbisnis (B2B) antara pelaku usaha kedua negara, bukan pembelian yang dibiayai oleh APBN.
"Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan penjaga standar mutu, sementara keputusan transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada pada sektor swasta," ujar Haryo dalam pernyataan tertulis di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu, 1 Maret 2026.
Haryo menyatakan komitmen pembelian komoditas pertanian dari AS itu juga telah ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan terkait.
Penandatanganan dilakukan dalam dua tahapan, yakni tahap pertama pada 7 Juli 2025 dan tahap kedua di Indonesia-AS Business Summit pada 19 Februari 2026 lalu, yang didukung oleh asosiasi pelaku usaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Baca Juga :
Ekspor Mineral ke AS Tetap Wajib Hilirisasi di RI(Ilustrasi. Foto: Dok Kemenkeu)
Menurut Haryo, menjaga akses pasar AS melalui pendekatan perdagangan yang seimbang merupakan langkah rasional untuk melindungi daya saing produk nasional. Kerja sama ini juga dinilai penting bagi kepentingan industri dalam negeri.
Ia menjelaskan Indonesia selama ini mengimpor sejumlah komoditas seperti gandum sebagai bahan baku utama industri pengolahan, termasuk makanan olahan berorientasi ekspor.
Dengan terbukanya opsi pasokan yang lebih luas dan kompetitif, ia meyakini pelaku usaha dapat memperoleh bahan baku yang stabil, berkualitas, dan dengan harga bersaing. Impor komoditas pertanian dari AS hanya sedikit Terkait proporsi impor, Haryo menyebutkan pada 2025 total impor Indonesia dari AS untuk komoditas pertanian sekitar USD1,21 miliar, sementara dari berbagai negara lain mencapai USD13,2 miliar. Ia mengatakan porsi impor pertanian dari AS sekitar 9,2 persen.
Haryo mencontohkan impor sereal (HS10) dari AS sebesar USD375,9 juta dari total impor USD3,7 miliar, dan impor kedelai (HS12) dari AS hanya USD1 juta dari total USD1,6 miliar.
"Hal ini menunjukkan ruang penyesuaian pasokan tetap berbasis pertimbangan komersial dan tidak menimbulkan beban fiskal," ujar dia.
Ia menyampaikan bahwa fasilitasi impor produk pertanian dalam kerangka ART Indonesia-AS merupakan bagian dari strategi memperkuat akses pasar sekaligus mendukung rantai nilai industri nasional. Ia memastikan kebijakan tersebut tetap berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional.
Haryo menambahkan pemerintah akan memastikan seluruh impor memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku. Ia menyatakan apabila terjadi gangguan terhadap pasar domestik, langkah sesuai peraturan akan segera diambil untuk menjaga stabilitas.
