HARIAN FAJAR, MAKASSAR — OJK Sulselbar terus memperkuat literasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di awal tahun 2026. Sepanjang Januari 2026, kantor regional ini telah menginisiasi 19 kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui kanal digital.
Kepala OJK Sulselbar, Moch Muchlasin, mengatakan seluruh kegiatan tersebut berhasil menjangkau 288.063 peserta dari berbagai segmen, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, komunitas, hingga masyarakat umum.
“Edukasi ini kami lakukan secara kolaboratif bersama Industri Jasa Keuangan dan pemerintah daerah. Tujuannya agar masyarakat semakin memahami produk dan layanan keuangan yang legal dan logis, sekaligus terhindar dari praktik keuangan ilegal,” ujar Muchlasin, Minggu, 1 Maret 2026.
Ia menegaskan, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memperluas akses informasi keuangan yang benar dan terpercaya, khususnya di tengah pesatnya perkembangan layanan digital dan fintech.
Dari sisi perlindungan konsumen, pada Januari 2026 OJK Sulselbar mencatat 179 layanan konsumen. Rinciannya terdiri atas 21 penerimaan informasi, 119 pemberian informasi, dan 39 layanan pengaduan.
Jika dilihat berdasarkan sektor, sebanyak 62 layanan terkait perbankan, 74 layanan fintech, 31 layanan perusahaan pembiayaan, 6 layanan asuransi, 3 layanan modal ventura, serta 3 layanan terkait non-LJK.
“Data ini menunjukkan masyarakat semakin aktif memanfaatkan kanal layanan OJK untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan. Ini merupakan indikator positif dari meningkatnya kesadaran dan literasi keuangan,” jelas Muchlasin.
Sementara itu, untuk permohonan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pada Januari 2026 tercatat sebanyak 3.264 layanan, baik melalui mekanisme walk-in maupun secara daring. Tingginya permintaan SLIK mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi riwayat kredit sebagai bagian dari perencanaan dan pengelolaan keuangan.
Di sisi lain, pada awal tahun ini OJK juga menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Di wilayah Sulawesi Selatan, survei dilaksanakan di 24 kabupaten/kota, sedangkan di Sulawesi Barat menjangkau 6 kabupaten.
Pelaksanaan SNLIK 2026 dikawal bersama Badan Pusat Statistik dan Lembaga Penjamin Simpanan guna memastikan kualitas serta akurasi proses pendataan.
“Melalui SNLIK 2026, kami ingin memperoleh gambaran riil mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Hasil survei ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran ke depan,” kata Muchlasin.
Ia berharap, berbagai langkah edukasi, penguatan layanan konsumen, serta pengukuran literasi melalui survei nasional dapat mendorong sistem keuangan daerah yang semakin inklusif, sehat, dan berdaya saing. (edo)
