FAJAR, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mematangkan strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Hal ini dilakukan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Jumat, 13 Februari 2026.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan–Idulfitri Tahun 2026 serta Sinergi Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.” Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, yang juga Ketua Harian TPID dan TP2DD Sulsel, menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah strategis bersama untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mengakselerasi digitalisasi transaksi pemerintah di wilayah provinsi.
“Kami mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh kabupaten/kota pasca HLM TPID pada Desember 2025, yang telah menindaklanjuti arahan Gubernur melalui koordinasi dan intervensi terkait ketersediaan pasokan dan harga di daerah,” jelas Jufri Rahman.
Selain pengendalian inflasi, HLM TP2DD mengevaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) periode 2024–2025 dan menguatkan rencana program tahun 2026. Jufri memaparkan bahwa hingga Mei 2025, seluruh TP2DD di Sulsel beserta Bank Sulselbar sebagai Bank RKUD telah menyampaikan Laporan Championship 2025 secara tepat waktu dan menyelesaikan Survei Indeks Elektronifikasi pada Januari 2026.
“Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih Juara 1 TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Sulawesi selama empat tahun berturut-turut dari 2022 hingga 2025,” beber Jufri Rahman, yang juga menyoroti kontribusi daerah seperti Kota Makassar, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Luwu dalam berbagai kategori tingkat wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.
Data Inflasi dan Tantangan DigitalisasiBerdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Januari 2026, Sulawesi Selatan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,47 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas ikan segar. Secara tahunan, inflasi mencapai 4,11 persen, terutama terdorong oleh penyesuaian tarif listrik setelah normalisasi kebijakan diskon tarif tahun sebelumnya.
Dalam forum tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel menyampaikan perkembangan inflasi terkini, risiko ke depan, serta rekomendasi intervensi stabilisasi harga pangan menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri. Ia juga membahas perkembangan Indeks ETPD dan tantangan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Kendati Sulsel meraih prestasi nasional TP2DD, masih terdapat tantangan di tingkat kabupaten/kota, seperti rendahnya frekuensi HLM, dokumentasi koordinasi yang belum optimal, realisasi roadmap P2DD yang belum sesuai rencana, serta keterbatasan implementasi Kartu Kredit Indonesia dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah di OPD.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, forum membahas penguatan kelembagaan TP2DD, pembaruan roadmap P2DD, regulasi ETPD, serta penunjukan person in charge digitalisasi di sektor potensial seperti parkir, pasar, air minum, dan pariwisata.
Sekretaris Daerah Sulsel berharap arahan strategis dari Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dapat menjadi komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan stabilitas harga, percepatan digitalisasi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
