Tangerang: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta mengambil langkah antisipatif menyusul pembatalan sejumlah penerbangan rute Timur Tengah. Fokus utama imigrasi mencegah dan menangani potensi pelanggaran izin tinggal atau overstay yang mungkin dialami warga negara asing (WNA) akibat situasi darurat tersebut.
Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P Kartika Perdhana, mengimbau para WNA yang terdampak untuk segera melapor jika masa izin tinggalnya bermasalah.
"Terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan masa berlaku izin tinggalnya akan berakhir atau telah melebihi jangka waktu yang diberikan (overstay), karena tidak dapat meninggalkan wilayah Indonesia akibat situasi darurat penerbangan, dapat segera melapor ke Kantor Imigrasi," ujar Galih, Minggu, 1 Maret 2026.
Galih menuturkan, pelaporan ini bertujuan agar para WNA mendapatkan penanganan khusus. Penanganan akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi force majeure akibat gangguan penerbangan internasional.
"Kami terus memantau perkembangan situasi global dan melakukan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas pelayanan serta pengawasan keimigrasian," jelas Galih.
Baca Juga :
5 Penerbangan Internasional Tujuan Timur Tengah di Bandara Ngurah Rai Dibatalkan
Tidak hanya dari sisi pengawasan, Imigrasi Soekarno-Hatta juga menyiapkan langkah teknis di lapangan. Penyesuaian jumlah personel pada jam sibuk telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kedatangan penumpang. Lonjakan ini bisa terjadi akibat perubahan jadwal penerbangan atau pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari negara-negara yang terdampak konflik.
"Optimalisasi autogate dan unit analisis penumpang juga dimaksimalkan untuk menjaga kelancaran arus pemeriksaan," kata Galih.
Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Metrotvnews.com/ Hendrik Simorangkir
Galih menambahkan, dalam menghadapi dinamika situasi, pihaknya secara intensif melakukan koordinasi dengan otoritas bandara, maskapai penerbangan, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan setiap perkembangan operasional dapat ditangani secara cepat dan terukur, tanpa mengurangi kualitas keamanan dan layanan keimigrasian.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi pemerintah dan maskapai penerbangan terkait jadwal perjalanan," ungkap Galih.
