JAKARTA, KOMPAS – Tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran diperta\nyakan sejumlah pihak. Relasi Indonesia dengan ketiga negara memiliki tantangan tersendiri untuk mewujudkan peran tersebut. Konsistensi terhadap politik luar negeri bebas aktif juga dinilai terancam.
Di tengah serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan inisiatif untuk menjadi mediator. Ia pun siap jika disepakati untuk terbang ke Teheran, Iran, untuk memfasilitasi dialog demi menciptakan kembali kondisi keamanan yang kondusif di Timur Tengah.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melalui keterangan video yang diunggah di akun media sosialnya, Minggu (1/3/2026), mempertanyakan inisiatif tersebut. Menurut dia, ide untuk menjadikan Presiden Prabowo sebagai mediator tidak realistis. Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam mendekati ketiga negara.
Dengan Amerika Serikat (AS), misalnya. Berkaca pada dinamika geopolitik belakangan, AS jarang sekali bersedia untuk dimediasi oleh pihak ketiga ketika melakukan serangan militer. Ego AS sebagai negara adidaya dinilai terlalu tinggi untuk menerimanya. Terlebih saat ini Presiden AS Donald Trump terlihat tidak mau Indonesia ikut campur, karena ia tengah berupaya untuk menumbangkan pemerintah Iran.
Mantan Duta Besar RI untuk AS ini pun mengaku, mendapatkan informasi dari kolega-kolega yang berada di Washington DC, AS, bahwa serangan AS terhadap Iran juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dunia dari kontroversi Epstein Files, dokumen yang menguak sejumlah skandal yang melibatkan tokoh-tokoh penting, termasuk Trump. Keberadaan Epstein Files dinilai semakin merongrong sisi personal Trump sehingga ia membutuhkan pengalihan.
Mantan Duta Besar RI untuk AS ini pun mengaku, mendapatkan informasi dari kolega-kolega yang berada di Washington DC, AS, bahwa serangan AS terhadap Iran juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dunia dari kontroversi Epstein Files
Dino melanjutkan, tantangan juga dihadapi Indonesia dengan Iran. Dalam 15 bulan kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia bisa dibilang tidak terlalu dekat dengan Iran. Presiden belum pernah berkunjung ke Iran. Dalam sejumlah forum multilateral seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 dan KTT D-8 2025, belum pernah pula pertemuan bilateral antarkedua pemimpin negara.
“Menlu (Menteri Luar Negeri) Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran, walaupun pernah bertemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa (Swiss). Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini,” tutur Dino.
Menurut dia, sulit bagi Presiden Prabowo untuk mewujudkan tawaran agar Trump atau Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bermediasi di Teheran, karena AS merupakan pihak yang menyerang Iran. Lebih dari itu, akan sangat sulit jika dalam menjalankan peran mediasi ini Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Ini (pertemuan antara Prabowo dan Netanyahu), kan, secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi. Dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri,” tutur Dino.
Menurut Dino, saat ini hal paling penting bagi Indonesia adalah menegaskan posisi secara jelas, tegas, dan lugas, bukan mencari peran sebagai juru damai. Indonesia harus berani menyatakan kebenaran atau kesalahan apa pun risikonya. Bagaimana pun, Serangan AS- Israel terhadap Iran bertentangan dengan seluruh prinsip perdamaian dan norma hukum internasional yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), September 2025.
Indonesia tentu tidak ingin dicatat sebagai negara yang tidak berani mengkritik langkah apa pun yang diambil sebuah negara adidaya.
Ia mengingatkan, Indonesia tentu tidak ingin dicatat sebagai negara yang tidak berani mengkritik langkah apa pun yang diambil sebuah negara adidaya. Sejarah pun mencatat bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak pernah ragu berbeda pendapat dengan AS, jika sikap AS dinilai bertentangan dengan prinsip perdamaian. Misalnya, dalam kasus serangan AS terhadap Irak, mengenai konvensi hukum laut PBB, begitu juga tentang keanggotaan China di PBB.
“Kalau ini terjadi (tidak mengkritik serangan AS-Israel ke Iran) berarti politik luar negeri kita tidak lagi politik bebas aktif,” ujar Dino.
Menurut Dino, penting bagi Presiden untuk menangguhkan rencana pengiriman pasukan perdamaian untuk Pasukan Stabilitasi Internasional (ISF) di Gaza, Palestina, sembari mengkaji ulang perkembangan situasi di Timur Tengah. Lalu, menyampaikan hal itu kepada Trump secara tertulis. Dengan begitu, Indonesia bisa menunjukkan sikap sebagai negara yang berprinsip dan berpendirian.
Di bawah kepemimpinan Trump yang sulit diprediksi dan kerap menerabas hukum internasional, Indonesia harus menghindari risiko pasukan Indonesia terjebak dalam komplikasi yang bisa muncul dari konflik AS, Israel, dan Iran. Apalagi, konflik tersebut ditengarai masih akan terus berlangsung.
“Kita tidak ingin misi perdamaian Indonesia menyimpang dari mandat ISF, meskipun tidak disengaja. Pikirkan dengan matang-matang dan seksama, validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari Gedung Putih,” kata Dino.
Adapun tawaran Indonesia untuk menjadi mediator konflik AS-Israel dengan Iran disampaikan melalui keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Sabtu (28/2/2026). Jika disetujui kedua pihak, Presiden Prabowo bersedia terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi.
Peran tersebut dinilai perlu, karena peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Tak hanya itu, perdamaian dan keamanan kawasan juga menjadi taruhan.
Hingga saat ini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sebagai bentuk penolakan terhadap penjajahan dan solidaritas terhadap Palestina.
Dihubungi terpisah, Pengajar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo mengatakan, secara normatif tawaran Presiden Prabowo menjadi mediator di konflik AS, Israel, dan Iran, relevan dengan politik luar negeri Indonesia. Akan tetapi, itu tidak serta merta berarti akan efektif secara strategis.
Apalagi, hingga saat ini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sebagai bentuk penolakan terhadap penjajahan dan solidaritas terhadap Palestina.
Menurut dia, jika peran mediasi menuntut komunikasi langsung dengan Israel, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Indonesia bisa menjalankan mediasi tidak langsung dengan Israel dengan bantuan pihak ketiga.
Selain itu, peran co-mediation juga bisa jadi pilihan, yaitu bekerja sama dengan beberapa negara yang memiliki hubungan dengan semua pihak dan memiliki kredibilitas di Dunia Islam. Contohnya, Qatar, Oman, dan Turki.
“Ini lebih realistis daripada Indonesia menjadi single mediator,” ujar Agung.
