KOMPAS.com - Polemik import kendaraan niaga operasional kopdes merah putih jenis pik up 4x4 terus bergulir. Banyak pihak mempersoalkannya termasuk kami dari KSPN (Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara) meminta untuk dibatalkan, bahkan DPR pun telah meminta agar ditunda.
Namun mencermati perkembangan, PT. Agrinas tidak bergeming, kendaraan jenis tersebut bahkan sudah mulai berdatangan dan dipamerkan.
Lebih mengagetkan lagi informasi terakhir ternyata PT. Agrinas sudah memberikan uang muka/DP sekitar 6 Triliun.
Melihat PT. Agrinas yang tetap ngotot mau melanjutkan import 105 ribu pik up 4x4 dari India ini, Presiden KSPN Ristadi melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com (1/3/2026) menegaskan KSPN meminta KPK dan BPK segera lakukan audit, hal ini karena:
1. Bahwa pada prinsipnya KSPN mendukung program-program pro rakyat untuk kesejahteraan rakyat termasuk Pekerja/Buruh Indonesia, namun kami ingin mendorong memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi praktik penyimpangan yang merugikan anggaran negara, uang rakyat.
2. Kejanggalan proses dan alasan import:
- Memang proyek pengadaan sarana kopdes merah putih ini berdasar Inpres 17/2025 skemanya melalui penunjukan langsung. Namun kenapa baru diumumkan ke publik setelah terjadi kesepakatan kontrak import, tapi proses perencanaan awal sangat tertutup, padahal menggunakan anggaran negara yang besar dan untuk kepentingan umum.
- UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 85 dan 86 menyatakan bahwa Pemerintah dan BUMN wajib membeli produk industri dalam negeri yang belanjanya berasal dari APBN, APBD dan penyertaan modal. Jika PT. Agrinas tetap mengadakan mobil impor dari India maka hal tersebut diduga melanggar ketentuan ini.
- Stakeholder terkait tidak dilibatkan dalam proses perencanaan import, ini terbukti dengan pernyataan Kadin dan Menteri Perindustrian bahwa Industri Otomotif dalam Negeri mampu memproduksi pik up 4x4 jika ada pesanan sebanyak 105 ribu unit.
- Pernyataan PT. Agrinas telah memanggil pelaku industri otomotif ternyata dibantah PT. Mitsubishi sebagai produsen Pik Up L300 yang menyatakan tidak pernah dihubungi untukhal tersebut. PT. Mitsubishi juga menyatakan sanggup memproduksi pik up 4x4 produk dalam negeri jika ada order besar.
- PT. Agrinas menyatakan bahwa pik up 4x4 cocok dengan medan pertanian Indonesia, namun tidak sesuai fakta lapangan. Selama ini para petani banyak menggunakan pik up 4x2 dan berjalan baik-baik saja dalam mobilitas pengangkutan hasil pertanian. Harusnya PT. Agrinas menunjukkan daerah mana yang sudah menggunakan pik up 4x4, mungkin kalau pun ada tidak sebanyak 105 ribu titik.
- PT. Agrinas menyatakan import pik up 4x4 dari India lebih efisien/murah dari dalam negeri, padahal industri otomotif dalam negeri belum memproduksinya. Kalaupun ada itu adalah unit import CBU (complete built up) bukan bikinan dalam negeri.
- Informasi terbaru bahwa kendaraan pik up 4x4 Mahindra Scorpio tersebut standar gas emisi masih BS4 di bawah standar emisi yang sekarang diberlakukan di India yaitu BS6. Dengan kata lain, kendaraan jenis ini sudah tidak boleh beredar di India sehingga mungkin saja stoknya banyak karena tidak laku lagi dijual di India. Kami minta informasi ini juga harus ditelusuri lebih lanjut oleh KPK dan BPK, karena berpotensi terjadi "permainan" harga.
Jadi alasan yang disampaikan PT. Agrinas Pangan Nusantara jangan-jangan hanya akal-
akalan sebagai "jalan" untuk bisa import pik up 4x4 dari India, dan juga jangan-jangan
terjadi praktik manipulatif koruptif.
3. Presiden Prabowo menyatakan bahwa kita harus mewujudkan Nasionalisme Ekonomi dan memperkuat industri dalam negeri. Namun apa yang dilakukan oleh PT. Agrinas ini justru terindikasi menyalahgunakan wewenang yang diberikan bahkan bertolak belakang dan melawan semangat Presiden untuk mewujudkan nasionalisme ekonomi dan memperkuat industri dalam negeri.
KSPN justru mengapresiasi dan mendukung Menteri Perindustrian, Kadin dan Gaikindo yang menurut kami ingin memperkuat dan menumbuhkan industri otomotif dalam negeri untuk perluasan lapangan pekerjaan dan mencegah terjadinya PHK. Di sinilah sebetulnya kepentingan utama kami mengkritisi import 105 ribu pik up 4x4.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
