Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa pendidikan merupakan menjadi kunci bagi warga Jakarta untuk mencapai kesejahteraan atau keluar dari jerat ketidakberuntungan ekonomi dan rantai kemiskinan.
“Saya berkeyakinan dapat memotong garis tak beruntung masyarakat ini melalui akses pendidikan yang baik,” ucap Pramono Anung di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta konsisten memberikan perhatian kepada warga kurang beruntung, terutama dalam membuka akses pendidikan.
Salah satunya melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diberikan kepada warga kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan.
“Kami alokasikan anggaran Rp1,6 triliun dari APBD untuk membantu warga mengakses pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas,” kata dia.
Ia menyebutkan, sebanyak 707.513 siswa telah menerima manfaat program KJP tersebut.
Ia mengimbau warga yang belum mendapatkan KJP agar segera melakukan pengurusan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menjalankan program sekolah swasta gratis bagi warga Jakarta. Pada tahap awal, terdapat 40 sekolah swasta yang digratiskan. Bahkan pada 2026, jumlahnya ditambah 63 sekolah swasta gratis sehingga total mencapai 103 sekolah swasta.
Selain itu, lanjutnya, terdapat program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang diberikan kepada warga kurang beruntung untuk mengakses pendidikan tinggi.
“Penerima kartu ini akan diberikan dana pendidikan untuk kuliah tidak hanya strata satu tapi juga S2 dan S3,” katanya.
Saat ini, pihaknya juga tengah menggodok program beasiswa seperti LPDP yang akan diberikan kepada warga kurang beruntung untuk menempuh pendidikan di luar negeri.
“Anak-anak keluarga tidak mampu bisa sekolah luar negeri atas pembiayaan dari Pemprov DKI dan ini akan dapat mengangkat ekonomi keluarga nantinya,” kata dia.
Pemprov DKI Jakarta juga terus menjalankan program pemutihan ijazah bagi warga kurang beruntung yang ijazahnya tertahan di sekolah. Langkah ini dilakukan agar mereka dapat memanfaatkan ijazah tersebut, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun untuk bekerja.
Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus konsisten memperkuat sektor pendidikan agar warga kurang beruntung dapat meningkatkan kesejahteraan melalui akses pendidikan yang lebih luas.
Baca juga: Kepolisian tangani laporan kehilangan dokumen warga korban kebakaran
Baca juga: Legislator DKI minta program pemutihan ijazah diperluas
Baca juga: Pemprov DKI bantu 6.050 pelajar ambil ijazah tertahan sepanjang 2025
“Saya berkeyakinan dapat memotong garis tak beruntung masyarakat ini melalui akses pendidikan yang baik,” ucap Pramono Anung di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta konsisten memberikan perhatian kepada warga kurang beruntung, terutama dalam membuka akses pendidikan.
Salah satunya melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diberikan kepada warga kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan.
“Kami alokasikan anggaran Rp1,6 triliun dari APBD untuk membantu warga mengakses pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas,” kata dia.
Ia menyebutkan, sebanyak 707.513 siswa telah menerima manfaat program KJP tersebut.
Ia mengimbau warga yang belum mendapatkan KJP agar segera melakukan pengurusan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menjalankan program sekolah swasta gratis bagi warga Jakarta. Pada tahap awal, terdapat 40 sekolah swasta yang digratiskan. Bahkan pada 2026, jumlahnya ditambah 63 sekolah swasta gratis sehingga total mencapai 103 sekolah swasta.
Selain itu, lanjutnya, terdapat program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang diberikan kepada warga kurang beruntung untuk mengakses pendidikan tinggi.
“Penerima kartu ini akan diberikan dana pendidikan untuk kuliah tidak hanya strata satu tapi juga S2 dan S3,” katanya.
Saat ini, pihaknya juga tengah menggodok program beasiswa seperti LPDP yang akan diberikan kepada warga kurang beruntung untuk menempuh pendidikan di luar negeri.
“Anak-anak keluarga tidak mampu bisa sekolah luar negeri atas pembiayaan dari Pemprov DKI dan ini akan dapat mengangkat ekonomi keluarga nantinya,” kata dia.
Pemprov DKI Jakarta juga terus menjalankan program pemutihan ijazah bagi warga kurang beruntung yang ijazahnya tertahan di sekolah. Langkah ini dilakukan agar mereka dapat memanfaatkan ijazah tersebut, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun untuk bekerja.
Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus konsisten memperkuat sektor pendidikan agar warga kurang beruntung dapat meningkatkan kesejahteraan melalui akses pendidikan yang lebih luas.
Baca juga: Kepolisian tangani laporan kehilangan dokumen warga korban kebakaran
Baca juga: Legislator DKI minta program pemutihan ijazah diperluas
Baca juga: Pemprov DKI bantu 6.050 pelajar ambil ijazah tertahan sepanjang 2025
