REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sulawesi Utara untuk mempercepat proses legalitas aset di wilayah tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan sertifikasi dan pengamanan aset negara. Pertemuan koordinasi digelar pekan ini di Kantor Wilayah ATR/BPN Sulut.
General Manager PLN UIP Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, menjelaskan bahwa pertemuan itu dihadiri oleh jajaran ATR/BPN Sulawesi Utara serta pihak PLN, termasuk Senior Manager PPKOM UIP Sulawesi dan Manager PLN UPP Sulawesi Utara. PLN memaparkan progres legalisasi aset tanah di Sulut yang ditargetkan selesai pada 2026, mencakup 122 tapak tower, satu bidang pembangkit, dan satu bidang gardu induk.
Aset tersebut berada pada jalur transmisi 150 kV Likupang–Pandu, Likupang–Paniki, Otam–Tutuyan, dan Otam–Molibagu, yang meliputi daerah Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, dan Kotamobagu. PLN juga sedang mengurus legalisasi lahan PLTMG Likupang dan perluasan GI 150 kV Likupang.
PLN memastikan seluruh proses penyelesaian aset ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme konsinyasi untuk menjamin kepastian hukum aset ketenagalistrikan. Wisnu menilai sinergi ini sebagai langkah penguatan tata kelola aset negara yang penting untuk keberlanjutan infrastruktur kelistrikan di Sulsel, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan Penuh dari ATR/BPN
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulut, John Wiclif Aufa, A.Ptnh., menegaskan dukungan penuh untuk percepatan sertifikasi aset PLN. Dia akan menginstruksikan kantor pertanahan terkait untuk mengambil langkah strategis, termasuk pengukuran dan pelaksanaan Panitia Pemeriksa Tanah (P2T) secara bersamaan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Manager PLN UPP Sulawesi Utara, Muhammad Arfah Aboe Kasim, menyatakan bahwa kolaborasi lintas lembaga ini menjadi kunci pencapaian target. Koordinasi intensif dan dukungan ATR/BPN mempercepat proses sertifikasi sehingga target 2026 dapat tercapai sesuai rencana.
