SEKOLAH Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 25 Februari 2026. Dari gedung itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayanti 'menyeruduk' program makan bergizi gratis (MBG).
Menurutnya, program andalan Pemerintahan Prabowo Subianto ini telah mengambil jatah dana pendidikan di APBN 2026.
Dari dana pendidikan sebesar Rp 769 triliun, sebesar Rp 223,5 triliun digunakan untuk membiayai MBG. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 serta Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026.
Bukan hanya Esti Wijayanti, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Adian Napitupulu ikut bicara. Adian juga anggota Komisi X DPR, seseorang politikus partai banteng yang selama ini dikenal kritis.
Penjelasan itu membantah pemerintah bahwa dana MBG berasal dari efisiensi. Esti dan Adian menyebut dana MBG berasal dari anggaran pendidikan, sesuatu yang menurut konstitusi wajib mencapai 20 persen dari total dana APBN.
Angka Rp 769 triliun itu naik dibandingkan anggaran pendidikan tahun 2025 yang sebesar Rp 724,3 triliun.
Anggaran pendidikan di APBN 2026 cuma naik sekitar Rp 44,7 triliunan saja. Sementara dana MBG meloncat dari Rp 71 triliun (2025) menjadi Rp 223,5 triliun (2026). Itu berarti naik lebih dari tiga kali lipat alias 300 persen.
Baca juga: Petir di Ladang Koperasi
Bahkan jika merujuk penjelasan Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, dana MBG itu sesungguhnya Rp 255,5 triliun. Sebesar Rp 223,5 triliun untuk fungsi pendidikan. Said Abdullah juga kader PDIP--sama dengan Esti dan Adian.
Adapun pos dana yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 268 triliun, di mana Rp 12,4 triliun di antaranya untuk dukungan manajemen program (Detik.com, 27/2/2026).
Alokasi dana untuk BGN serta MBG itu sungguh besar sekali. Di tahun 2025, publik menyaksikan anggaran MBG belum terserap secara penuh.
Ada juga dana cadangan untuk MBG senilai Rp 100 triliun yang akhirnya dikembalikan. Ada anggapan semua mengalah demi MBG.
Ada perbedaan besar antara kenaikan dana pendidikan dengan meloncatnya dana untuk MBG. Perbandingannya: Rp 44,7 triliun dengan Rp 152,5 triliun. Kenaikan dana MBG lebih dari tiga kali dari kenaikan anggaran pendidikan 2026.
Lumrah belaka jika guru hingga masyarakat sipil yang peduli dengan kesejahteraan tenaga pendidik kaget, bertanya-tanya, dan bahkan menggugat.
Demikian halnya alokasi Rp 12,4 triliunan untuk manajemen program BGN. Pemerintah dan demikian juga DPR begitu baik kepada BGN serta program MBG yang dikelolanya.
Besarnya pos dana untuk MBG seolah menyibak klaim efisiensi yang dipaparkan Presiden Prabowo saat meresmikan 1.079 SPPG Polri di Jakarta Barat, 13 Februari lalu.
"Ya kita hadapi kampanye luar biasa menjelek-jelekkan mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal, saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan" ujar Prabowo (Detik.com, 13/2/2026).
Kritik terhadap MBG absah, terlebih jika itu fakta alias kebenaran. Media massa dan warga negara di media sosial terus-menerus menginformasikan MBG: Dari menunya yang minor (tidak seturut harapan dan menu ideal 'bergizi') hingga kasus keracunan yang berulang di sejumlah tempat.
Belum lagi insiden aneh tapi nyata seperti mobil operasional MBG menubruk belasan pelajar serta guru di Cilincing, Jakarta Utara, Desember 2025 lalu. Padahal, pelajar dan guru itu ada di halaman sekolah, bukan sedang konvoi di tengah jalan.
Kasus-kasus minor itu adalah kampanye buruk untuk MBG. Cuma kritik terhadapnya tidak deras di Dewan Perwakilan Rakyat. Tak ada peniup pluit yang secara ajeg membunyikan suara dan mempertanyakan soal ini.
Baca juga: Setelah Ali Khamenei Pergi
