Sebagaimana dikabarkan Datareportal.com (25 Februari 2025)—pada awal 2025—Indonesia tercatat memiliki sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial aktif, atau sekitar 50,2% dari total penduduk. Rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna Indonesia di media sosial adalah sekitar 3 jam 8 menit per hari (188 menit), lebih tinggi dari rata-rata global (Goodstat.id, 25 Maret 2025).
Dapat disimpulkan bahwa data-data ini relevan ketika kita berbicara tentang bagaimana perhatian digital menjadi arena persaingan kekuasaan dan pengaruh sosial.
Kekuasaan pada dunia global—termasuk Indonesia hari ini—tidak selalu hadir dalam bentuk undang-undang, aparat, atau pidato presiden. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi: notifikasi yang tak henti berbunyi, video yang otomatis bergulir, rekomendasi yang terasa “kebetulan”, dan linimasa yang seolah memahami isi kepala kita. Dalam ruang digital itulah perhatian (atensi) kita diperebutkan—dan di situlah arsitektur kekuasaan baru bekerja.
Sejarawan sekaligus pemikir, Yuval Noah Harari mengingatkan bahwa abad ke-21 adalah era di mana data menjadi sumber dominasi utama. Dalam Homo Deus dan 21 Lessons for the 21st Century, ia menyatakan bahwa jika abad-abad sebelumnya ditentukan oleh penguasaan tanah dan senjata, kini ditentukan oleh penguasaan informasi tentang manusia. Siapa yang paling memahami pola perilaku kita, dialah yang paling berkuasa.
Tak ketinggalan di Indonesia, realitas ini bukan teori abstrak. Dengan lebih dari 100 juta pengguna internet dan penetrasi media sosial yang sangat tinggi, masyarakat kita hidup dalam ekosistem algoritmik. Platform digital bukan sekadar sarana komunikasi; ia adalah kurator realitas. Apa yang kita lihat, marahi, dukung, atau beli, semakin banyak ditentukan oleh sistem rekomendasi yang dirancang untuk mempertahankan atensi.
Algoritma dan Rekayasa Realitas SosialPada dasarnya, algoritma bekerja berdasarkan satu prinsip utama: mempertahankan keterlibatan (engagement). Konten yang memicu emosi kuat—amarah, ketakutan, kebanggaan—lebih mungkin diprioritaskan. Akibatnya, ruang publik digital kita cenderung dipenuhi oleh ekstremitas.
Kita menyaksikan bagaimana polarisasi politik mengeras menjelang pemilu. Percakapan publik sering kali berubah menjadi serangan personal. Hoaks dan disinformasi menyebar cepat karena lebih “menarik” secara emosional. Dalam logika algoritma, kebenaran tidak selalu menjadi prioritas; keterlibatan lah yang utama.
Di sinilah relevansi peringatan Harari terasa mendesak: ketika algoritma mengenal preferensi kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri, otoritas perlahan bergeser. Keputusan yang tampak personal sebenarnya telah dipengaruhi oleh kalkulasi data.
Masyarakat Transparansi dan Eksploitasi DiriJika Harari berbicara tentang dominasi data, filsuf Korea-Jerman, Byung-Chul Han, melihat sisi lain: transformasi manusia menjadi subjek yang mengeksploitasi dirinya sendiri. Dalam The Burnout Society dan The Transparency Society, Han menjelaskan bahwa masyarakat kontemporer bukan lagi masyarakat disipliner yang dikontrol dari luar, melainkan masyarakat kinerja (achievement society).
Dalam hidup sehari-hari, kita terdorong untuk selalu tampil, selalu produktif, dan selalu terlihat. Media sosial menjadikan setiap orang sebagai proyek yang harus terus dipoles. Kita memantau jumlah “like”, membangun citra diri, dan tanpa sadar menjual kehidupan pribadi sebagai komoditas.
Hal ini juga terjadi di Indonesia dan tampak jelas dalam budaya viral. Banyak orang berlomba menjadi konten kreator, influencer, atau figur digital. Tidak ada yang salah dengan kreativitas digital. Namun, persoalannya muncul ketika nilai diri diukur oleh metrik algoritmik. Identitas menjadi rapuh karena bergantung pada validasi instan.
Han menyebut kondisi ini sebagai bentuk kekerasan yang halus: kita merasa bebas, padahal kita sedang terjebak dalam logika sistem yang menuntut performa tanpa henti. Kelelahan mental, kecemasan sosial, dan krisis fokus menjadi konsekuensi yang semakin nyata.
Identitas yang RapuhDalam perspektif Zygmunt Bauman, dunia digital mempercepat apa yang ia sebut sebagai “modernitas cair” dalam Liquid Modernity. Struktur sosial tidak lagi kokoh, identitas menjadi fleksibel, relasi mudah terhubung, tetapi juga mudah terputus.
Media sosial menciptakan ilusi kedekatan, tetapi sekaligus memperdangkal komitmen. Persahabatan dapat dihapus dengan satu klik: unfriend atau unfollow. Diskursus publik berubah menjadi arus cepat yang segera dilupakan. Yang viral hari ini dapat tenggelam esok hari.
Dalam konteks Indonesia, masyarakat yang sebelumnya ditopang oleh komunitas-komunitas kuat—keluarga, kampung, organisasi sosial, lembaga keagamaan—kini berhadapan dengan ruang digital yang cair. Solidaritas mudah terbentuk secara emosional, tetapi juga mudah pecah.
Bauman mengingatkan bahwa dalam modernitas cair, individu merasa semakin sendirian meskipun terhubung secara digital. Ini menjelaskan paradoks zaman kita: konektivitas meningkat, tetapi kesepian dan polarisasi juga meningkat.
Dari Demokrasi hingga PendidikanBerangkat dari analisis tersebut, apa implikasinya bagi kehidupan sosial Indonesia? Pertama, demokrasi menjadi rentan terhadap manipulasi berbasis data. Kampanye politik dapat disesuaikan secara mikro berdasarkan profil psikologis pemilih. Narasi tertentu diperkuat untuk kelompok tertentu. Ruang publik menjadi terfragmentasi.
Kedua, pendidikan menghadapi tantangan besar. Generasi muda tumbuh dalam budaya distraksi. Membaca bacaan panjang menjadi sulit, berpikir reflektif tergeser oleh konsumsi cepat. Jika perhatian atau atensi adalah prasyarat pembelajaran, krisis perhatian adalah krisis pendidikan.
Ketiga, relasi sosial menjadi semakin reaktif. Perbedaan pendapat mudah berubah menjadi permusuhan. Algoritma cenderung mempertemukan kita dengan yang sependapat, bukan yang berbeda. Akibatnya, empati sosial melemah.
Merebut Kembali Atensi sebagai Tindakan EtisKalau demikian halnya, apakah ini berarti kita harus menolak teknologi? Tidak juga. Teknologi bukan musuh; yang perlu dikritisi adalah arsitektur kekuasaan di baliknya.
Merebut kembali perhatian (atensi) bukan tindakan romantis, melainkan tindakan etis dan politis. Itu berarti: (1) mengembangkan literasi digital kritis, (2) membangun ruang dialog yang sehat, baik online maupun offline, (3) menuntut regulasi yang melindungi data dan mencegah eksploitasi algoritmik, serta (4) menghidupkan kembali komunitas nyata sebagai ruang pembentukan karakter.
Pelajaran penting adalah Harari mengingatkan tentang bahaya “dataisme”, Han mengingatkan tentang kelelahan eksistensial, sedangkan Bauman mengingatkan tentang kerapuhan ikatan sosial. Ketiganya bertemu dalam satu pesan: manusia tidak boleh menyerahkan sepenuhnya otoritas hidupnya kepada sistem yang tidak ia pahami.
Secara global, tantangan ini semakin mendesak karena kita adalah masyarakat yang sedang bertumbuh secara digital dengan cepat, tetapi belum sepenuhnya matang secara regulatif dan literatif. Jika perhatian (atensi) terus diperdagangkan tanpa kesadaran, kebebasan akan terkikis secara perlahan—bukan melalui represi terbuka, melainkan melalui distraksi permanen.
Akhirnya, mungkin tindakan kebebasan paling radikal di abad ini bukanlah soal berteriak paling keras di media sosial, melainkan mampu berhenti sejenak, berpikir jernih, dan memilih secara sadar apa yang kita beri perhatian.
Karena di era algoritma, siapa yang menguasai perhatian (atensi), dialah yang menguasai masa depan.
