KSPN Desak KPK dan BPK Audit Impor 105 Ribu Pikap Agrinas

Polemik rencana impor 105 ribu kendaraan pikap 4x4 untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara terus menuai kritik dari berbagai pihak. Kali ini sorotan datang dari kalangan serikat pekerja yang menilai proyek tersebut perlu diaudit secara menyeluruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan pihaknya meminta lembaga penegak hukum segera turun tangan untuk menelusuri proses pengadaan kendaraan tersebut. Menurutnya, impor dalam jumlah sangat besar itu menimbulkan sejumlah kejanggalan yang perlu diklarifikasi.

“Kami meminta KPK dan BPK segera melakukan audit terhadap rencana impor 105 ribu pikap 4x4 tersebut. Program pro rakyat tentu kami dukung, tetapi harus dipastikan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan anggaran negara,” ujar Ristadi lewat keterangan yang diterima kumparan, Senin (2/3/2024).

Ia menilai proses pengadaan kendaraan tersebut sejak awal tidak transparan. Ristadi menyoroti bahwa rencana impor baru diketahui publik setelah kontrak pengadaan disebut telah disepakati oleh pihak terkait.

“Memang proyek ini berdasar Inpres Nomor 17 Tahun 2025 dengan skema penunjukan langsung. Namun kenapa baru diumumkan ke publik setelah terjadi kesepakatan kontrak impor, sementara proses perencanaan awal sangat tertutup padahal menggunakan anggaran negara yang besar,” katanya.

KSPN juga menyinggung regulasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mewajibkan pemerintah dan BUMN memprioritaskan produk industri dalam negeri. Jika pengadaan tetap dilakukan melalui impor, Ristadi menilai hal tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Menurutnya, sejumlah pemangku kepentingan industri otomotif juga tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Ia mencontohkan pernyataan dari pelaku industri yang menyebut mampu memproduksi kendaraan pikap jika mendapat pesanan dalam jumlah besar.

Selain itu, KSPN juga mempertanyakan alasan penggunaan kendaraan pikap 4x4 untuk kebutuhan operasional desa. Ristadi menilai mayoritas aktivitas distribusi hasil pertanian selama ini telah berjalan menggunakan kendaraan pikap 4x2.

“Selama ini para petani banyak menggunakan pikap 4x2 dan berjalan baik-baik saja dalam mobilitas pengangkutan hasil pertanian. Kalau memang 4x4 dibutuhkan, harus dijelaskan daerah mana saja yang membutuhkan hingga mencapai 105 ribu unit,” ujarnya.

KSPN juga menyoroti informasi terkait spesifikasi kendaraan yang disebut menggunakan standar emisi BS4. Standar tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan regulasi emisi terbaru yang berlaku di India saat ini.

“Jika benar masih menggunakan standar BS4 sementara India sudah menerapkan BS6, ini perlu ditelusuri lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan persoalan lain termasuk soal harga dan kualitas produk,” kata Ristadi.

Lebih jauh, ia menilai kebijakan impor dalam jumlah besar tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat penguatan industri nasional. Ristadi menegaskan pihaknya mendukung langkah pemerintah yang mendorong peningkatan produksi dalam negeri.

“Kami justru mengapresiasi langkah Menteri Perindustrian, Kadin, dan Gaikindo yang ingin memperkuat industri otomotif nasional. Bagi kami, penguatan industri dalam negeri penting untuk memperluas lapangan kerja dan mencegah terjadinya PHK,” tutupnya.