Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan langkah mitigasi dampak penutupan ruang udara dan gangguan penerbangan yang berpotensi menghambat perjalanan jemaah umrah asal Indonesia. Komisi VIII DPR melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah memastikan keselamatan jemaah, baik yang sudah di Arab Saudi mau pun dalam perjalanan menuju Tanah Suci.
"Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak," ujar tokoh Gerindra Jawa Tengah dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Abdul Wachid menilai jalur transit di Doha dan Dubai menjadi titik krusial apabila terjadi eskalasi lanjutan yang berujung pada pembatasan atau penutupan akses udara secara tiba-tiba.
Selain itu, Abdul Wachid menekankan pentingnya tanggung jawab penuh dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam memastikan kepastian informasi dan perlindungan jemaah. Ia meminta travel umrah tidak lepas tangan dalam situasi darurat seperti saat ini.
"Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin," tegasnya.
Terkait kemungkinan adanya jemaah yang tertahan akibat gangguan penerbangan, ia mendorong pemerintah menyiapkan skenario darurat apabila situasi belum menunjukkan perbaikan dalam beberapa hari ke depan.
(rfs/dhn)
