Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, melontarkan kritik terhadap kondisi pendidikan tinggi dan demokrasi di Indonesia.
Ia menilai kampus saat ini terjebak dalam pusaran birokrasi dan teknokrasi sehingga berisiko menjadi pelayan kepentingan pasar dan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Orasi Epistemologi bertajuk “Kebebasan Epistemik sebagai Pilar Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” yang digelar Forum 2045 di University Club UGM, Yogyakarta, Kamis (26/2).
Dalam orasinya, Arie menyinggung apa yang ia sebut sebagai “kolonialisasi pengetahuan”. Ia menilai institusi pendidikan lebih sibuk mengejar status expertism demi melayani sistem kekuasaan dan pasar, dibanding memproduksi ilmu yang membebaskan masyarakat.
Kampus, menurutnya, terjebak dalam teknokrasi yang mempersempit ruang gerak, padahal pengetahuan tidak hanya lahir dari ruang kelas, tetapi juga dari pengalaman hidup masyarakat.
"Kampus saat ini terjebak dalam teknokrasi dan birokrasi yang mengecilkan ruang geraknya dan menjadikannya hanya sebagai expertism yang melayani pemerintah dan sistem pasar," tegas Arie dalam orasinya, Kamis (26/2).
Menurut Sosiolog UGM tersebut, pengetahuan sejati bukan hanya milik akademisi di menara gading.
"Pengetahuan bukan hanya akumulasi teori dan pemikiran dari kampus, tetapi juga pengetahuan masyarakat yang berasal dari pengalaman dan cara bertahan hidup," imbuhnya.
Ia menyerukan perlunya “radical break” atau dekonstruksi radikal agar ilmu pengetahuan kembali menjadi milik rakyat.
Arie menegaskan kebebasan epistemik merupakan akar kedaulatan rakyat, sehingga publik perlu bersikap kritis terhadap propaganda global maupun oligarki nasional yang berpotensi memecah belah persatuan.
Sejalan dengan itu, Panji Daffa Amrtajaya dari Forum 2045 menekankan pentingnya pengakuan terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari kemerdekaan berpikir. Ia menilai pengetahuan rakyat kerap diposisikan hanya sebagai objek data, bukan sumber kebenaran yang berdaulat.
“Kemerdekaan epistemik adalah cara kita mengakui pengetahuan yang lahir dari pengalaman hidup. Pengalaman petani membaca cuaca, nelayan melihat arah angin, atau komunitas adat menjaga hutan perlu direkognisi dan tidak hanya dihitung sebagai data semata,” jelasnya.
Dekan Fakultas Filsafat UGM, Siti Murtiningsih, turut menyoroti kemunduran demokrasi akibat melemahnya kapasitas kritis universitas yang dinilai terkooptasi neoliberalisme dan platformisasi pendidikan.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Wahyudi Kumorotomo, memperingatkan potensi “penjajahan algoritma” yang dapat mendikte wacana publik dan memengaruhi cara berpikir manusia jika tidak dikelola dengan basis pengetahuan yang mandiri.
Romo Charles Beraf SVD memperkenalkan istilah epistemicide, yakni proses sistematis penyingkiran pengetahuan lokal demi normalisasi pengetahuan teknokratis.
Senada, Yanuar Nugroho, menyatakan bahwa pengetahuan tidak pernah netral karena selalu berelasi dengan kekuasaan, sehingga produksi pengetahuan perlu dikembalikan ke ruang publik dan tidak hanya berada di lingkungan kampus.
Menutup rangkaian orasi, Sudirman Said menyebut pemilu seharusnya menjadi momentum memperbaiki siklus demokrasi Indonesia serta mengajak publik merefleksikan kembali makna kemerdekaan sebagai lawan dari penindasan. Seruan tersebut diperkuat Prof.
Winda Mercedes Mingkid yang menekankan pentingnya dekolonialisasi epistemologi untuk menghadapi dominasi kapitalisme global dan menguatkan gerakan akar rumput.
Forum 2045 menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu kebebasan epistemik agar kampus dan ruang publik kembali menjadi ruang produksi pengetahuan yang mandiri dalam menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia.
