Mukhamad Misbakhun Ketua Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mengaktifkan skema fiskal dan memperkuat stabilitas moneter di tengah eskalasi serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang dinilai berisiko menekan perekonomian nasional.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (2/3/2026), Misbakhun mengungkapkan bahwa konflik yang melibatkan negara pemegang rantai pasok energi dunia berpotensi memicu kenaikan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan.
Hal ini dapat menekan nilai tukar rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.
“Momentum Ramadan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” ujar Misbakhun, seperti dikutip Antara.
Ia menilai Kementerian Keuangan perlu menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan tinggi.
Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja disebut penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.
Di sisi moneter, Misbakhun menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan.
Menurutnya, gejolak global kerap memicu arus keluar modal dan tekanan terhadap rupiah sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi.
“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” ujar Misbakhun.
Selain itu, dia meminta pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga.
Jika harga minyak melonjak signifikan, pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak memicu efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok.
“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadan dan bersiap menyambut Idulfitri,” ujar Misbakhun.
Misbakhun juga mengatakan bahwa Komisi XI DPR akan memantau respons kebijakan pemerintah terhadap dampak konflik tersebut, termasuk terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional. (ant/ily/saf/ipg)
