Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Regulasi yang ditandatangani Mendikdasmen Abdul Mu'ti dan berlaku sejak 6 Februari 2026 ini memperkuat afirmasi bagi sekolah di daerah terpencil serta memperketat sistem pelaporan.
“Dana BOSP adalah investasi negara untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapat layanan pendidikan bermutu dan setara,”kata Mu’ti dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Maret 2026.
Aturan ini mengatur Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan dengan skema Reguler, Kinerja, dan Afirmasi. Sekolah di daerah khusus tetap dijamin pendanaannya meski jumlah siswanya terbatas.
Pengelolaan dana kini wajib melalui ARKAS yang terintegrasi dengan Dapodik secara real-time. Sekolah yang terlambat atau tidak melaporkan penggunaan dana berisiko terkena sanksi hingga penghentian penyaluran. Regulasi ini juga mewajibkan alokasi minimal untuk pengembangan perpustakaan guna mendukung literasi dan numerasi.
Editor: Redaksi TVRINews
