Try Sutrisno Meninggal Dunia, Rektor Paramadina: Indonesia Kehilangan Lagi Negarawan

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden keenam Republik Indonesia, Try Sutrisno, meninggal dunia pada Senin (2/3/2026). Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengatakan Indonesia kehilangan satu lagi negawaran yang selalu menyemai semangat kebangsaan.

Menurut Didik, di masa tuanya Try Sutrisno selalu menyemaikan semangat kebangsaan dan bahkan melakukan kritik terbuka.  

Secara pribadi, menurutnya meskipun tidak saling bersahabat dekat, tetapi apabila bertemu Try Sutrisno selalu menepuk-nepuk punggung Didik seakan sudah saling bersahabat. Peristiwa itu terjadi berkali-kali di dalam berbagai forum.  

"Dugaan saya, pasti beliau [Try Sutrisno] mendengarkan kritik anak-anak muda di publik melalui media massa pada tahun 1990-an sehingga memperhatikan siapa yang sering tampil di publik menyampaikan gagasan," kata Didik dalam keterangan tertulisnya pada Senin (2/3/2026).

Perhatian dari Try Sutrisno itu kemudian yang mendorong Didik selalu memperhatikan gagasan-gagasan Try Sutrisno yang dilontarkan di publik baik pada masa orde baru maupun pada masa reformasi.

Dia menjelaskan bahwa tahun lalu Try Sutrisno masih sehat dan berpikiran jernih serta masih berpidato lantang di depan publik. Dalam sambutannya di acara Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Rangka Peringatan 80 Tahun Membumikan Pancasila dan Peluncuran Pancasila Virtual Expo 2025 di Universitas Indonesia pada 21 Juli 2025, Try Sutrisno menyampaikan bahwa kehidupan bangsa Indonesia saat ini cenderung berkarakter liberal. Kondisi itu mengikis moral dan etika kehidupan sesuai Pancasila.  

Demokrasi yang dijalankan mengarah ke westernisasi sebagai hasil amandemen empat kali UUD 1945 mengubah kehidupan bangsa secara mendasar.  

"Kritik Pak Try ini menurut saya harus dipertimbangkan karena wajah Indonesia sudah liberal kapitalistik dan semakin jauh dari etika, moral dan sendi falsafah Pancasila," ujar Didik.

Generasi muda menurutnya tidak lagi mengenal falsafah dasar bangsanya. Fakta ini terlihat jelas terjadi inkonsestensi dan inkoherensi dengan Pembukaan UUD 1945.  

Didik menjelaskan bahwa menurut Try Sutrisno, pelaksanaan demokrasi sangat liberal bahkan lebih liberal dari sistem yang berlaku di Amerika Serikat. Amandemen UUD 1945 yang mendadak, bahkan tanpa kajian dan perenungan mendalam, banyak kelemahannya setelah dilaksanakan lebih dari dua dekade terakahir.  

Rektor Universitas Paramadina juga menambahkan bahwa yang disayangkan adalah hilangnya pilar musyawarah bangsa di dalam ketatanegaraan kita, yakni lenyapnya MPR sebagai perwujudan lembaga tertinggi negara. Kini, di dalam sistem yang liberal tidak ada lagi MPR berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara pembuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau musyawarah pikiran segenap elemen bangsa, sehingga rakyat Indonesia tidak lagi menjadi penentu arah kebijakan dan kehidupan negara Indonesia.  

Kini arah arah politik kemudian dibuat oleh partai politik yang ritme kehidupannya hanya berjangka pendek untuk menang setiap lima tahunan. 

"Saya berpandangan bahwa kritik negarawan senior ini perlu untuk direnungkan sebagai diskursus penting dalam kehidupan bernegara.  Menurut saya, hasilnya tidak ada lagi pemimpin negarawan, pemikir seperti Bung Karno, Hatta, Sjahrir dan kawan-kawan. Yang ada adalah pemburu rente, pedagang yang bertransaksi jangka pendek atau tau anak ingusan, yang dipaksa menjadi pemimpin dengan merusak pilar konstitusi," kata Didik.

Try Sutrisno pun menurut Didik mencermati perjalanan dan pelaksanaan reformasi. Ke depan reformasi tidak bisa lagi berdasarkan prinsip liberal, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar keindonesiaan.  

"Beliau [Try Sutrisno] menekankan reformasi seharusnya berakar pada nilai diri bangsa Indonesia, bukan sekadar perubahan yang terpengaruh oleh gelombang luar liberalisasi.  Semangat reformasi bukan westernisasi dan tidak boleh hanya menjadi retorika kebebasan, tetapi harus menguatkan integritas nasional dan nilai Pancasila," ujar Didik.

Dalam pandangan Try Sutrisno menurut Didik, demokrasi hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan kemerdekaan dan bukan tujuan akhir kehidupan bernegara. Untuk bangsa yang besar seperti Indonesia, evaluasi dan tinjauan kembali terhadap prektek demokrasi dan kehidupan berbangsa sangat diperlukan agar sesuai dengan nilai dasar dan karakter bangsa Indonesia.  

Try Sutrisno wafat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada hari ini pukul 06.58 WIB. Kabar duka tersebut disampaikan pihak keluarga. Try Sutrisno yang juga merupakan purnawirawan jenderal TNI itu meninggal dalam usia lanjut. Setelah prosesi pemandian jenazah di RSPAD, jenazah rencananya akan dibawa ke rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat. 

Pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf atas segala khilaf almarhum semasa hidup serta memohon doa agar amal ibadah almarhum diterima dan mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. 

"Kami mohon do'a dari Bapak Ibu sekalian agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya," dikutip dari pernyataan keluarga. 

Try Sutrisno merupakan Wakil Presiden Indonesia yang mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993–1998. Try Sutrisno lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 15 November 1935, dan dikenal sebagai salah satu wakil presiden yang berasal dari kalangan militer. 

Karier militernya dimulai setelah diterima sebagai taruna Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) pada 1956. Enam tahun kemudian, Try Sutrisno mengenal Soeharto dalam Operasi Pembebasan Irian Barat pada 1962. 

Jabatannya bergeser menjadi ajudan presiden pada 1974. Pada Agustus 1985, pangkatnya naik menjadi Letnan Jenderal TNI dan ia diangkat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Sepuluh bulan kemudian, pada Juni 1986, Try Sutrisno dipercaya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). 

Melalui Sidang Umum MPR 1993, Try Sutrisno terpilih sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto. Masa jabatannya berakhir pada 1998 dan posisinya kemudian digantikan oleh B. J. Habibie.