Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah baru saja diresmikan kembali setelah lama tak difungsikan. Tapi, keberadaan JPO menuai protes karena akses masuk dinilai memakan badan trotoar dan menyulitkan pejalan kaki dalam beraktivitas.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui kondisi tersebut terjadi karena JPO. Ini terjadi karena belum dapat diperluas ke area gedung Sarinah, berstatus bangunan cagar budaya.
“Sebenarnya kami sudah menawarkan JPO ini masuk langsung ke Sarinah. Tetapi kan Sarinah ini heritage, cagar budaya. Sehingga mereka masih ingin mempertahankan itu,” kata Pramono saat peresmian revitalisasi JPO Sarinah Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (2/3).
Ia menegaskan, opsi integrasi ke dalam gedung masih terus dijajaki karena dinilai menguntungkan kedua pihak, termasuk mempermudah akses pengunjung menuju pusat perbelanjaan tersebut.
“Tetapi tadi saya diskusi dengan Pak Asisten Pembangunan untuk dijajaki kembali apakah mereka bersedia kalau kemudian ini kita teruskan sampai dengan masuk di Sarinah. Sebab kalau ini bisa masuk di Sarinah, bagi Sarinah juga menguntungkan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk mengatasi keterbatasan ruang trotoar saat ini, Pemprov DKI menyiapkan pelebaran pedestrian sebagai solusi jangka pendek. Pelebaran tersebut ditargetkan sekitar 2,6 meter setelah penataan lanjutan dilakukan.
Direktur Utama TransJakarta, WelfizonYuza menjelaskan, pelebaran trotoar akan dilakukan pada tahap berikutnya setelah pekerjaan penataan pedestrian oleh MRT Jakarta selesai.
“Ini tahap satu, tahap duanya nanti ultimate-nya setelah reinstatement pedestrian yang akan dilakukan MRT itu kira-kira di bulan Mei. Jadi di bulan Mei nanti akan ada pelebaran trotoar lebih kurang 2,6 (meter) sehingga nanti akses pedestriannya akan menjadi punya space yang lebih lega,” kata Welfizon.
Dengan rencana tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap akses pejalan kaki di sekitar JPO Sarinah tetap nyaman meski struktur JPO saat ini belum dapat diperluas ke area gedung Sarinah.
