jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Hasan Basri Agus (HBA) menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah antisipatif Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) yang mengimbau penundaan sementara keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi.
Imbauan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), khususnya kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk diteruskan kepada seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
BACA JUGA: Revo Mall Bekasi Bagikan Mobil, Paket Umrah, dan Luncurkan Gadget Fiesta
Menurut HBA, keselamatan warga negara Indonesia (WNI), termasuk jemaah umrah harus menjadi prioritas utama di tengah dinamika geopolitik global dan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang saat ini masih berlangsung.
“Ibadah umrah adalah panggilan suci, namun perlindungan dan keselamatan jemaah adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar. Prinsip utamakan keselamatan (safety first) harus di kedepankan dalam setiap kebijakan,” ujar HBA.
BACA JUGA: Pastikan Persiapan Haji Tetap Berjalan, Kemenhaj Imbau Jemaah Tunda Berangkat Umrah
Data dari Kementerian Agama (Kemenhaj) menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jemaah umrah terbesar di dunia.
Pada tahun-tahun terakhir sebelum pandemi, jumlah jemaah umrah Indonesia mencapai lebih dari satu juta orang per tahun.
BACA JUGA: Eskalasi Keamanan Timur Tengah, Kemenhaj Pastikan Keamanan 58.873 Jemaah Umrah
Dengan jumlah jemaah yang besar, potensi risiko keselamatan, kendala logistik, serta dampak psikologis terhadap jamaah menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan kebijakan.
Legislator Golkar Dapil Jambi yang biasa di panggil HBA ini mengatakan imbauan penundaan ini bukanlah bentuk pelarangan permanen, melainkan langkah preventif dan sementara, sembari terus memantau perkembangan situasi keamanan secara real time.
Dia mengapresiasi koordinasi antara Kemenlu dan Kemenag sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan maksimal kepada WNI di luar negeri.
“Kita tidak boleh panik, tetapi juga tidak boleh abai. Kebijakan ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah dalam membaca dinamika global. Ini langkah antisipatif bukan reaktif,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama dan penyelenggaraan haji-umrah, HBA menyampaikan usulan atau rekomendasi solusi agar kebijakan penundaan umrah tetap kondusif dan tidak merugikan jemaah maupun PPIU, yaitu melakukan skema penjadwalan ulang tanpa denda.
Menurutnya, Pemerintah bersama PPIU perlu memastikan jemaah yang terdampak dapat melakukan reschedule tanpa tambahan biaya atau penalti.
HBA juga meminta agar Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umrah perlu mengeluarkan surat edaran resmi yang menjelaskan secara komprehensif dasar kebijakan sehingga tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Selain itu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan agen perjalanan harus menjamin keamanan dana jemaah, termasuk pengembalian dana jika jemaah memilih membatalkan keberangkatan.
HBA juga meminta Pemeirntah agar membentuk Pusat Informasi Terpadu atau semacam crisis center antara Kemenlu dan Kemenhaj serta Perwakilan RI di Arab Saudi untuk memantau perkembangan situasi dan memberikan pembaruan berkala.
HBA juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi serta mempercayakan kebijakan ini kepada pemerintah yang bekerja berdasarkan pertimbangan keamanan dan diplomasi internasional.
Dia menekankan Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Arab Saudi. Pemerintah akan terus melakukan komunikasi intensif guna memastikan keselamatan jemaah dalam setiap situasi.
“Kita berdoa agar situasi segera kondusif dan seluruh jemaah umrah dapat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman dan khusyuk. Negara harus hadir untuk memastikan itu semua,” ujar HBA.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
