Spiral Eskalasi Konflik Pakistan–Afghanistan: Akar Lama, Dimensi Geopolitik Baru

Eskalasi konflik antara Pakistan dan Afghanistan telah memasuki fase yang jauh lebih kompleks. Serangan udara Pakistan ke sejumlah kota di Afghanistan pada (27/2/2026), termasuk laporan mengenai ledakan di Kabul dan Kandahar, dibingkai oleh pejabat Islamabad sebagai bagian dari open war. Retorika ini bukan hanya simbolik. Namun menandai pergeseran dari pola bentrokan perbatasan yang sporadis menjadi operasi militer terbuka.

Konflik ini tidak lahir dari ruang hampa. Sejak kembalinya Taliban berkuasa pada 2021, ketegangan di sepanjang Garis Durand semakin meningkat. Namun, akar kontemporernya lebih bersifat keamanan daripada teritorial. Pakistan menuduh kelompok Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) memanfaatkan wilayah Afghanistan sebagai safe haven untuk melancarkan serangan terhadap aparat dan instalasi militer Pakistan. Taliban Afghanistan membantah memberikan perlindungan, tetapi serangan lintas batas terus terjadi. Pola aksi–reaksi ini secara perlahan membentuk spiral eskalasi.

Dalam beberapa bulan terakhir, frekuensi dan intensitas serangan meningkat tajam. Serangan mematikan terhadap pasukan Pakistan di wilayah Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan memperbesar tekanan domestik terhadap militer dan pemerintah sipil di Islamabad. Di sisi lain, pemerintah Taliban yang secara resmi dikenal sebagai Islamic Emirate of Afghanistan, juga menghadapi dilema legitimasi internasional dan konsolidasi kekuasaan internal. Ketegangan ini tidak hanya melibatkan dua negara, tetapi juga pertarungan otoritas, legitimasi, dan kontrol atas aktor non-negara bersenjata.

Dari sini, dimensi geopolitik menjadi krusial. Konflik Pakistan–Afghanistan tidak pernah murni bilateral. Selalu berada dalam bayang-bayang rivalitas kawasan, India, Iran, bahkan kepentingan residual Amerika Serikat dan dinamika Asia Tengah. Insiden yang terjadi pada (27-2-2026) membuka pertanyaan, apakah ini sekadar operasi kontra-terorisme lintas batas, atau awal dari realignment keamanan di Asia Selatan? Dan jika retorika “perang terbuka” terus dipertahankan, siapa sebenarnya yang akan diuntungkan dalam konfigurasi geopolitik kawasan yang sudah rapuh ini?

Konflik antara Pakistan dan Afghanistan tidak bisa dibaca sebagai krisis jangka pendek. Akar historisnya kembali pada pembentukan Garis Durand tahun 1893, sebuah batas kolonial yang membelah komunitas Pashtun di dua entitas politik berbeda. Ketika Pakistan lahir pada 1947, Kabul menolak mengakui garis tersebut sebagai perbatasan permanen. Sejak awal, relasi kedua negara dibangun di atas fondasi ketidakpercayaan struktural.

Dimensi etno-politik memperumit situasi. Populasi Pashtun di kedua sisi perbatasan menciptakan ruang sosial yang porous, di mana identitas suku sering kali lebih kuat daripada loyalitas negara. Afghanistan dalam beberapa periode sejarah mendukung gagasan “Pashtunistan”, sesuatu yang oleh Islamabad dipandang sebagai ancaman terhadap integritas teritorialnya. Ketegangan identitas ini menjadi latar bawah yang terus aktif, bahkan ketika konflik tampak mereda.

Masuk ke era kontemporer, dinamika berubah dari sengketa batas menjadi persoalan keamanan non-negara. Setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021 di bawah pemerintahan Islamic Emirate of Afghanistan, Pakistan berharap memiliki mitra yang lebih kooperatif di Kabul. Namun yang terjadi justru sebaliknya: meningkatnya aktivitas Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), kelompok militan anti-negara Pakistan yang dituding berlindung di wilayah Afghanistan. Tuduhan safe haven ini menjadi titik api utama dalam hubungan bilateral.

Sejak saat itu, konflik berkembang dalam pola spiral eskalasi. Serangan TTP di wilayah Pakistan, tuduhan Islamabad terhadap Kabul, operasi lintas batas, dan respons retoris maupun militer dari Taliban. Kemudian ketika istilah open war digunakan, itu bukan sekadar reaksi atas satu insiden, melainkan akumulasi dari ketegangan historis, etnis, dan keamanan yang tidak pernah benar-benar terselesaikan.

Konflik Pakistan–Afghanistan tidak pernah steril dari pengaruh eksternal. Secara historis, rivalitas Pakistan dengan India selalu membayangi setiap dinamika keamanan di baratnya. Islamabad sejak lama khawatir terhadap skenario “two-front security dilemma”, tekanan dari India di timur dan ketidakstabilan di barat. Stabilitas Afghanistan karenanya menjadi variabel strategis, bukan sekadar isu bilateral.

Di sisi lain, Iran memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas Afghanistan, terutama terkait kelompok Syiah Hazara dan keamanan perbatasan. Ketegangan Pakistan–Afghanistan berpotensi menciptakan vacuum keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh aktor ekstremis transnasional. Sementara itu, negara-negara Asia Tengah memandang eskalasi ini dengan cemas karena risiko spillover militansi dan arus pengungsi.

Amerika Serikat, meski telah menarik pasukannya pada 2021, tetap menjadi variabel penting. Warisan dua dekade intervensi militer menciptakan lanskap keamanan yang rapuh. Washington mungkin tidak terlibat langsung, tetapi dinamika intelijen, kontra-terorisme, dan hubungan dengan Islamabad masih berpengaruh terhadap kalkulasi militer Pakistan. Dalam banyak hal, struktur keamanan kawasan hari ini adalah residu dari intervensi global sebelumnya.

Selain itu, Tiongkok juga memiliki kepentingan strategis melalui koridor ekonomi China–Pakistan Economic Corridor (CPEC). Ketidakstabilan di wilayah barat Pakistan berpotensi mengganggu proyek-proyek infrastruktur yang menjadi bagian dari Belt and Road Initiative. Dengan demikian, eskalasi ini tidak berdiri sendiri, tapi berinteraksi dengan kepentingan ekonomi, keamanan, dan politik aktor-aktor besar kawasan.

Dari sudut pandang geopolitik klasik, kawasan Afghanistan–Pakistan berada di jantung apa yang oleh Halford Mackinder disebut sebagai “Heartland”. Meski teori ini lahir dalam konteks Eropa–Asia awal abad ke-20, logika dasarnya relevan: siapa yang mengontrol wilayah strategis di jantung Eurasia akan memiliki leverage struktural dalam konfigurasi kekuasaan yang lebih luas. Afghanistan selama berabad-abad menjadi arena perebutan pengaruh, dari imperium kolonial hingga kekuatan modern.

Namun geopolitik kontemporer tidak lagi hanya soal kontrol teritorial, melainkan juga tentang kontrol atas jaringan keamanan dan arus non-negara. Konflik ini lebih tepat dipahami sebagai hybrid geopolitical contestation, yakni persilangan antara negara dan aktor non-negara dalam ruang yang secara geografis sulit dikontrol. Garis perbatasan tidak lagi menjadi tembok keras, melainkan ruang negosiasi kekuasaan yang cair.

Konsep security dilemma juga relevan. Pakistan memandang operasi lintas batas sebagai tindakan defensif terhadap ancaman TTP. Sebaliknya, Afghanistan melihatnya sebagai agresi terhadap kedaulatan. Tindakan defensif satu pihak dipersepsi ofensif oleh pihak lain, menciptakan spiral ketidakpercayaan. Dalam konteks kawasan yang sudah sarat rivalitas, dilema ini mudah berkembang menjadi konflik terbuka.

Yang paling krusial, perkembangan eskalasi terbaru (27/2/2026) berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan regional. Jika konflik meluas, ia bisa membuka ruang intervensi lebih dalam dari kekuatan eksternal, atau justru mempercepat pembentukan blok-blok keamanan baru di Asia Selatan dan Asia Tengah. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang menang dalam konfrontasi militer, tetapi siapa yang mampu mengubah krisis ini menjadi keuntungan geopolitik jangka panjang.

Eskalasi konflik Pakistan-Afghanistan yang baru-baru ini terjadi seharusnya dibaca bukan sebagai ledakan spontan, melainkan sebagai akumulasi dari problem struktural yang dibiarkan berlarut. Sengketa historis, fragmentasi identitas etnis, dan persoalan aktor non-negara bersenjata telah lama membentuk fondasi rapuh hubungan Pakistan dan Afghanistan. Ketika retorika “perang terbuka” digunakan, ia merupakan puncak dari dinamika keamanan yang tidak pernah benar-benar stabil.

Dalam lanskap geopolitik kawasan, konflik ini melampaui dua ibu kota. Asia Selatan dan Asia Tengah adalah ruang strategis yang sarat persilangan kepentingan: rivalitas India–Pakistan, kepentingan ekonomi Tiongkok, kalkulasi keamanan Iran, hingga jejak intervensi Amerika Serikat. Setiap eskalasi di perbatasan Durand beresonansi ke luar, memengaruhi konfigurasi kekuasaan regional yang lebih luas. Dalam konteks tersebut, satu operasi militer dapat menghasilkan dampak sistemik terhadap stabilitas kawasan.

Risiko yang patut dicermati adalah normalisasi kekerasan lintas batas. Jika serangan udara dan operasi militer menjadi instrumen rutin dalam merespons ancaman non-negara, maka batas antara kontra-terorisme dan konflik antarnegara akan semakin kabur. Dalam jangka panjang, pola ini memperdalam security dilemma dan mempersempit ruang diplomasi. Pendekatan koersif yang berulang berpotensi memperkuat siklus radikalisasi serta logika balas dendam.

Pada akhirnya, persoalannya bukan semata siapa yang lebih unggul secara militer, melainkan siapa yang mampu mengelola kompleksitas geopolitik kawasan dengan rasionalitas strategis. Stabilitas Afghanistan dan keamanan Pakistan terhubung secara struktural dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa mekanisme koordinasi keamanan yang kredibel serta kemauan politik untuk meredam eskalasi, konflik ini akan tetap menjadi sumber instabilitas jangka panjang di kawasan.