Pemerintah mewaspadai meningkatnya risiko gangguan rantai pasok global akibat perang antara Iran dan AS-Israel yang diikuti penutupan Selat Hormuz. Namun, pemerintah memastikan, fundamental ekonomi Indonesia masih solid dan mampu menjadi bantalan di tengah ketidakpastian global.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu engatakan, pemerintah terus memantau dampak geopolitik global, terutama potensi gangguan pasokan energi, minyak bumi, serta meningkatnya volatilitas pasar keuangan dunia.
“Fundamental eksternal Indonesia tetap baik, tercermin dari kinerja neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus selama 69 bulan berturut-turut,” kata Febrio dalam keterangan resmi, Senin (2/3).
Ia menuturkan, pada Januari 2026, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US$ 950 juta. Kinerja ini ditopang ekspor yang mencapai US$ 22,16 miliar atau tumbuh 3,39% secara tahunan, terutama dari ekspor nonmigas.
Adapun sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 8,19% (yoy), ditopang komoditas bernilai tambah seperti minyak kelapa sawit, nikel, besi dan baja, serta produk manufaktur otomotif dan elektronik.
Selain itu, impor juga tercatat meningkat 18,21% (yoy) menjadi US$21,20 miliar, yang didominasi bahan baku dan barang modal. Peningkatan impor ini, menurut dia, merupakan cerminan aktivitas produksi dan investasi domestik yang terus menguat.
Indikator domestik juga menunjukkan ketahanan ekonomi. Kinerja manufaktur nasional tetap ekspansif dengan PMI Manufaktur Indonesia meningkat ke level 53,8 pada Februari 2026, tertinggi dalam hampir dua tahun terakhir. Peningkatan ini didorong lonjakan permintaan baru dan pertumbuhan produksi yang signifikan.
Dari sisi konsumsi, Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2026 tumbuh 7,9% (yoy), didukung peningkatan penjualan makanan dan minuman, sandang, serta membaiknya mobilitas masyarakat. Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di level optimis 127 yang dinilai pemerintah sebagai cerminan terjaganya optimisme konsumen.
Namun demikian, pemerintah mengakui tekanan global berpotensi mempengaruhi stabilitas harga, terutama melalui jalur energi dan logistik.
Inflasi Februari 2026 tercatat 4,76% (yoy), meski pemerintah menilai tekanan harga secara fundamental masih terkendali. Dengan mengecualikan dampak kebijakan diskon listrik pada awal 2025, inflasi diperkirakan berada di kisaran 2,59%.
“Secara fundamental, tekanan harga tetap terkendali dan diperkirakan kembali normal mulai Maret 2026,” kata Febrio.
Untuk menjaga ketahanan ekonomi ke depan, pemerintah menegaskan akan terus mengelola APBN secara hati-hati, termasuk menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% dari PDB.
Selain itu, bauran kebijakan diperkuat melalui percepatan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing ekspor bernilai tambah, serta diversifikasi mitra dagang guna meredam dampak ketegangan perdagangan dan geopolitik global yang kian kompleks.
