Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berpandangan bahwa terdapat risiko pelebaran defisit APBN akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran, yang direspons dengan serangan balasan oleh Teheran.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari konflik tersebut akan masuk ke Indonesia melalui kombinasi tiga kanal utama, yaitu energi, keuangan, dan logistik.
Rizal menyoroti risiko gangguan pasokan di kawasan Teluk, terutama di jalur vital Selat Hormuz, dapat menaikkan premi risiko minyak dan LNG dunia yang berdampak langsung pada biaya impor energi Indonesia.
"Bagi Indonesia yang masih berstatus net-importer minyak dan LPG, kenaikan harga global ini akan cepat mendorong inflasi melalui kenaikan ongkos transportasi, listrik, dan logistik pangan," ujar Rizal pada Senin (2/3/2026), dikutip dari Antara.
Dia menambahkan bahwa pelemahan rupiah akibat fase risk-off global, ketika modal keluar dari pasar negara berkembang, berisiko memperburuk tekanan. Kondisi ini membuat impor energi dalam rupiah semakin mahal.
Dari sisi fiskal, Rizal menilai bahwa pemerintah menghadapi dilema antara menahan harga energi dengan konsekuensi subsidi membengkak, atau menyesuaikan harga domestik yang berisiko menekan daya beli masyarakat.
Baca Juga
- Waswas Subsidi BBM Jebol Imbas Harga Minyak Tersulut Perang AS-Iran
- Dubes Iran Minta Negara Islam Kutuk Serangan Israel-AS ke Iran
Menurut dia, kombinasi belanja negara yang naik, penerimaan melemah, dan biaya pembiayaan yang lebih mahal ini berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sehingga respons yang diperlukan adalah menjaga stabilitas nilai tukar, realokasi belanja non-prioritas, dan memperkuat perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dibanding mempertahankan subsidi energi secara luas," kata Rizal.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan APBN Januari 2026 mengalami defisit Rp54,6 triliun atau 0,21% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit terjadi meskipun pendapatan negara tumbuh tinggi 20,5% (year on year/YoY).
Realisasi pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun atau 5,5% dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.
