Siapa Ayatollah Alireza Arafi Pemimpin Dewan Kepemimpinan Sementara yang Ditunjuk Iran?

Setelah kematian Ayatollah Ali Khamenei, Iran pun menunjuk pemimpin transisi sementara, ulama senior Ayatollah Alireza Arafi. Alireza Arafi akan menjadi pemimpin tertinggi Dewan Kepemimpinan yang akan mengambil alih tugas Pemimpin Tertinggi Iran.

Arafi akan memimpin bersama Iran Masoud Pezeshkian Presiden Iran dan juga Ghilamhossein Mohseni Ejei selaku Kepala Kehakiman dalam Dewan Kepemimpinan sementara, sebelum akhirnya memilih penerus Khamenei.

"Dewan Penilaian Kepentingan Nasional telah memilih Ayatollah Alireza Arafi sebagai anggota dewan kepemimpinan sementara," terang juru bicara Dewan Kepemimpinan sementara, Mohsen Dehnavi dalam sebuah postingan di media sosial, Minggu (1/3/2026).

Masa transisi ini bukan hanya sekadar proses pergantian pemimpin, namun juga momen kritis yang menentukan arah masa depan Iran. Arafi diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus meredam ketegangan politik yang ada.

Keberhasilannya dalam memimpin Dewan Kepemimpinan Sementara akan menjadi indikator penting dari kemampuannya mengelola dinamika internal negara.

Profil Ayatollah Alireza Arafi

Ayatollah Alireza Arafi lahir pada 1959 di Meybod, Provinsi Yazd. Ia berasal dari keluarga ulama, yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat.

Pendidikan awalnya dijalani di lembaga pendidikan agama terkemuka di kota Qom, yang dikenal sebagai pusat pendidikan ulama Syiah di Iran. Di bawah bimbingan beberapa cendekiawan besar, Arafi berhasil meraih gelar mujtahid, yang memberinya otoritas untuk mengeluarkan fatwa dan pendapat hukum Islam secara independen.

Karier politik Arafi menanjak signifikan di bawah kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei, mantan pemimpin tertinggi Iran yang baru saja wafat. Ia diberi sejumlah posisi penting, termasuk sebagai imam shalat Jumat di Meybod dan Qom. Posisi ini menandakan kepercayaan tinggi yang diberikan kepada Arafi oleh otoritas tertinggi negara.

Namanya juga menjadi dikenal ketika ia menjabat sebagai pimpinan Universitas Internasional Al-Mustafa, lembaga strategis yang berfokus pada pelatihan ulama dari berbagai negara.

Dalam karirnya, Arafi tak hanya berkiprah dalam politik, tetapi juga di bidang pendidikan. Pada 2019, ia diangkat sebagai anggota Dewan Garda, lembaga yang sangat berpengaruh dalam mengawasi legislasi dan memilih kandidat politik.

Kombinasi jabatan administratif dan teologis yang dipegang Arafi memperkuat posisinya di kalangan elite ulama Iran, menjadikannya tokoh kunci dalam struktur kepemimpinan negara tersebut.

Proses Penunjukan Pemimpin Transisi

Menurut konstitusi Iran, pemimpin tertinggi haruslah seorang ulama Syiah senior yang dipilih oleh Majelis Ahli, sebuah badan yang terdiri dari para ulama terpilih setiap delapan tahun.

Kewenangan ini menekankan betapa pentingnya kedudukan agama dalam sistem pemerintahan Iran, yang diharapkan mampu menjaga stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan.

Setelah wafatnya Khamenei, Dewan Kepemimpinan Sementara dibentuk untuk menjalankan fungsi penting dalam pemerintahan. Dewan ini, di mana Arafi ditunjuk sebagai salah satu anggotanya, berperan dalam menjaga kelancaran pemerintahan hingga Majelis Ahli menetapkan pemimpin tetap.

Hal ini menunjukkan bahwa Arafi memiliki peran strategis dalam menjaga keteraturan dan stabilitas politik di Iran selama masa transisi ini.

Penunjukan Arafi sebagai Pemimpin Transisi tidak terlepas dari dukungan yang luas dari kalangan Majelis Ahli. Meski namanya bersaing dengan beberapa kandidat lainnya, posisi Arafi di Dewan Garda memberikan kelebihan institucional yang signifikan, menjadikannya pilihan yang menguntungkan dalam konteks pemilihan pemimpin baru.

Arafi dikenal memiliki pandangan yang progresif mengenai peran lembaga pendidikan agama. Ia menekankan pentingnya pendidikan agama yang dapat bersolidaritas dengan rakyat dan berfungsi sebagai alat untuk membangun kesadaran sosial.

Dalam pidatonya, Arafi sering menekankan bahwa lembaga pendidikan diperlukan untuk memberi kontribusi positif terhadap masyarakat serta aktif dalam mempromosikan Islam Syiah yang berwawasan politis.

Dalam hal kebijakan luar negeri, Arafi dikenal memiliki sikap yang keras terhadap negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Ia seringkali mengekspresikan pandangan negatif terhadap intervensi asing dan berfokus pada penegakan kedaulatan nasional.

Arafi menilai AS sebagai pusat pelanggaran hak asasi manusia dan menegaskan bahwa Iran tidak akan mundur dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, termasuk dalam produksi peralatan militer.

Arafi percaya bahwa lembaga keagamaan harus berada di garis depan dalam solidaritas terhadap kaum yang tertindas. Pendekatan ini tidak hanya membedakan dirinya dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, tetapi juga mencerminkan upayanya untuk merepresentasikan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Ia menganggap penting bahwa pendidikan agama harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, politik yang revolusioner, dan memiliki dampak internasional.