Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menaikkan target pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari sebelumnya 500 menjadi 700 dapur sebagai bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah tersebut.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan penambahan target dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan layanan program serta potensi manfaat ekonomi yang dinilai besar bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
“Dari total 500 dievaluasi kembali hampir 700. Secara keseluruhan program berjalan baik, meski masih ada beberapa tahapan pembangunan yang terus berjalan,” kata Rudy saat kegiatan peluncuran operasional SPPG Polres Bogor 9 di Cibungbulang, Senin.
Ia menjelaskan, keberadaan 700 dapur SPPG tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi warga. Setiap dapur rata-rata menyerap sekitar 45 hingga 47 tenaga kerja.
“Kalau satu dapur rata-rata 45 orang bekerja, maka dengan target 700 dapur bisa membuka peluang kerja bagi sekitar 35 ribu masyarakat Bogor,” ujarnya.
Selain serapan tenaga kerja, Rudy menilai program tersebut akan mendorong perputaran ekonomi daerah karena kebutuhan bahan pangan diprioritaskan berasal dari wilayah Kabupaten Bogor, seperti beras, ayam, sayuran, dan komoditas pertanian lainnya.
Menurut dia, program SPPG merupakan gerakan negara yang tidak hanya berorientasi pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui rantai pasok lokal.
Pemkab Bogor, lanjut Rudy, bersama unsur TNI, Polri, dan DPRD akan melakukan pemantauan berkala terhadap operasional SPPG, terutama setelah Hari Raya Idul Fitri saat aktivitas belajar mengajar kembali normal.
“Kami akan melakukan kunjungan ke sejumlah SPPG. Jika ditemukan kendala, kami akan kolaborasikan dengan dapur percontohan agar standar pelayanan dan kualitasnya sama,” katanya.
Pemkab Bogor berharap peningkatan target SPPG dapat memperluas manfaat program, baik dari sisi pemenuhan gizi masyarakat maupun penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menyatakan Polres Bogor mengelola 12 SPPG yang secara bertahap mulai beroperasi. SPPG yang diresmikan di Cibungbulang menjadi salah satu unit yang mulai melayani sekitar 1.800 penerima manfaat.
Ia menambahkan, dapur SPPG yang dikelola Polres Bogor memiliki mekanisme uji kelayakan makanan atau food test oleh tim Seksi Kedokteran dan Kesehatan sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Setiap makanan diuji terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan dan kesehatan sebelum dibagikan kepada para penerima manfaat,” kata Wikha.
Pada masa Ramadhan, distribusi makanan disesuaikan dengan petunjuk teknis berupa makanan kering yang dapat dikonsumsi setelah peserta didik pulang sekolah.(KR-MFS)
Baca juga: BGN gandeng Kemkomdigi perangi hoaks Program MBG
Baca juga: BGN hentikan operasional sejumlah SPPG terkait kualitas makanan
Baca juga: SPPG MBG pastikan asupan gizi siswa tetap terpenuhi selama Ramadhan
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan penambahan target dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan layanan program serta potensi manfaat ekonomi yang dinilai besar bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
“Dari total 500 dievaluasi kembali hampir 700. Secara keseluruhan program berjalan baik, meski masih ada beberapa tahapan pembangunan yang terus berjalan,” kata Rudy saat kegiatan peluncuran operasional SPPG Polres Bogor 9 di Cibungbulang, Senin.
Ia menjelaskan, keberadaan 700 dapur SPPG tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi warga. Setiap dapur rata-rata menyerap sekitar 45 hingga 47 tenaga kerja.
“Kalau satu dapur rata-rata 45 orang bekerja, maka dengan target 700 dapur bisa membuka peluang kerja bagi sekitar 35 ribu masyarakat Bogor,” ujarnya.
Selain serapan tenaga kerja, Rudy menilai program tersebut akan mendorong perputaran ekonomi daerah karena kebutuhan bahan pangan diprioritaskan berasal dari wilayah Kabupaten Bogor, seperti beras, ayam, sayuran, dan komoditas pertanian lainnya.
Menurut dia, program SPPG merupakan gerakan negara yang tidak hanya berorientasi pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui rantai pasok lokal.
Pemkab Bogor, lanjut Rudy, bersama unsur TNI, Polri, dan DPRD akan melakukan pemantauan berkala terhadap operasional SPPG, terutama setelah Hari Raya Idul Fitri saat aktivitas belajar mengajar kembali normal.
“Kami akan melakukan kunjungan ke sejumlah SPPG. Jika ditemukan kendala, kami akan kolaborasikan dengan dapur percontohan agar standar pelayanan dan kualitasnya sama,” katanya.
Pemkab Bogor berharap peningkatan target SPPG dapat memperluas manfaat program, baik dari sisi pemenuhan gizi masyarakat maupun penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menyatakan Polres Bogor mengelola 12 SPPG yang secara bertahap mulai beroperasi. SPPG yang diresmikan di Cibungbulang menjadi salah satu unit yang mulai melayani sekitar 1.800 penerima manfaat.
Ia menambahkan, dapur SPPG yang dikelola Polres Bogor memiliki mekanisme uji kelayakan makanan atau food test oleh tim Seksi Kedokteran dan Kesehatan sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Setiap makanan diuji terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan dan kesehatan sebelum dibagikan kepada para penerima manfaat,” kata Wikha.
Pada masa Ramadhan, distribusi makanan disesuaikan dengan petunjuk teknis berupa makanan kering yang dapat dikonsumsi setelah peserta didik pulang sekolah.(KR-MFS)
Baca juga: BGN gandeng Kemkomdigi perangi hoaks Program MBG
Baca juga: BGN hentikan operasional sejumlah SPPG terkait kualitas makanan
Baca juga: SPPG MBG pastikan asupan gizi siswa tetap terpenuhi selama Ramadhan
