Pantau - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah mengantisipasi potensi gangguan pasokan minyak mentah akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz yang dipicu eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel.
Eddy menyampaikan keterangannya di Jakarta pada Senin dengan menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi strategis dunia yang dilalui sebagian besar pasokan energi global.
Ancaman Lonjakan Harga Minyak dan Tekanan APBNIa menjelaskan bahwa gejolak di kawasan tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak global karena banyak pasokan energi dunia melewati jalur tersebut.
Dampak kenaikan harga minyak, lanjutnya, dapat menekan APBN Indonesia karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak.
"Gejolak di Selat Hormuz bukan hanya isu geopolitik regional tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap harga minyak dunia. Jika harga minyak melonjak tajam, maka tekanan terhadap APBN kita akan semakin besar terutama karena nilai impor yang tinggi dan juga adanya kompensasi energi.", ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kenaikan harga minyak mentah tidak hanya berdampak pada fiskal negara tetapi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat serta meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor akibat lonjakan harga energi.
"Saat ini ketergantungan pada energi fosil dari sumber impor membuat ruang fiskal kita mudah tertekan ketika terjadi krisis global. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan saya selalu sampaikan bahwa ketahanan energi harus menjadi agenda strategis yang sejajar dengan ketahanan nasional.", ia mengungkapkan.
Dorongan Percepatan Energi Terbarukan dan Cadangan NasionalIa menekankan pentingnya menjadikan ketahanan energi sebagai bagian dari strategi besar ketahanan nasional yang sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kemandirian energi nasional melalui percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.
"Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan serta memaksimalkan potensi energi domestik. Dalam konteks krisis global seperti sekarang, arah kebijakan tersebut terbukti semakin relevan.", ujarnya.
Eddy menilai Indonesia memiliki potensi besar di sektor panas bumi, tenaga surya, energi hidro, serta bioenergi yang perlu dioptimalkan melalui percepatan investasi dan reformasi regulasi guna mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.
"Setiap kali terjadi konflik di Timur Tengah, kita selalu dihantui kekhawatiran soal harga minyak. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transformasi energi. Ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional.", tegasnya.
Ia juga mendorong langkah antisipatif jangka pendek seperti penguatan cadangan energi nasional untuk meredam dampak lonjakan harga minyak global terhadap APBN dan masyarakat.
"Pemerintah perlu memastikan bahwa gejolak global tidak langsung membebani masyarakat. Kebijakan fiskal dan energi harus disinergikan agar tekanan eksternal dapat diredam.", tutupnya.
