Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya mengumumkan bakal mengembalikan mobil dinas gubernur senilai Rp 8,5 miliar yang dibeli dengan APBD Perubahan 2025. Ramainya kritik dari masyarakat disebut yang menjadi pertimbangan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, mobil tersebut masih berada di Jakarta. Setelah proses pengadaan, ia memastikan, mobil belum digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Kaltim.
Faisal menyatakan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melihat berbagai aspirasi masyarakat di media sosial mengenai pembelian mobil dinas ini. Selain itu, ada pula imbauan dari pemerintah pusat hingga tokoh masyarakat soal mobil dinas dengan nilai fantastis tersebut.
“Dan (gubernur) memerintahkan kepada PPK (pejabat pembuat komitmen) dan KPA (kuasa pengguna anggaran) untuk mengembalikan mobil tersebut,” kata Faisal dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).
Ia menekankan, mekanisme tersebut memungkinkan dilakukan selama pihak Pemprov Kaltim dan pihak penyedia bersedia. Faisal menyebut Pemprov Kaltim telah bersurat kepada penyedia pada 27 Februari 2026.
Pemprov Kaltim masih menunggu surat balasan dari penyedia, yakni CV Afisera Samarinda. Namun, sudah ada komunikasi informal yang telah dilakukan keduanya. “Tapi secara informal kami sudah bicara, dan mereka berkenan,” ujar Faisal.
Setelah penyedia membalas surat tersebut, proses serah terima kendaraan akan dilakukan. Penyedia, lanjut Faisal, maksimal 14 hari setelah menerima kendaraan, wajib mengembalikan dana sesuai harga mobil ke kas daerah Kaltim.
Direktur Utama CV Afisera Samarinda Subhan selaku penyedia mengatakan, pihaknya termasuk langganan Pemprov Kaltim dalam pengadaan barang. Menurutnya, pengadaan mobil dinas Rp 8,5 miliar adalah nilai pengadaan terbesar yang pernah ia jalankan.
Menurutnya, pengembalian mobil dinas tersebut merupakan respon atas banyak masukan masyarakat. Menurutnya, ia tak bisa disebut merugi atau tidak. Sebab, mobil tersebut masih baru dan bisa dijual kembali.
“Nanti kelihatan rugi atau untung kalau saya jual. Kalau dijual kurang dari Rp 8,5 miliar, saya rugi. Kalau di atas itu, saya untung,” katanya tertawa.
Pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Pemprov Kaltim. Kendaraan tersebut merupakan mobil hibrid yang bisa melaju dengan tenaga baterai maupun BBM.
Mobil itu adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e berwarna putih. Mobil Rp 8,5 miliar tersebut telah melalui proses serah terima pada 20 November 2025.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai kebutuhan dasar publik di Kaltim banyak yang perlu mendapat perhatian dan porsi anggaran lebih. Untuk itu, ia mempertanyakan skala prioritas pemprov.
Selain itu, menurutnya fungsi kontrol dan pengawasan antara DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim tidak berjalan efektif dan ketat. Untuk diketahui, Ketua DPRD Kaltim adalah Hasanuddin Mas’ud yang merupakan kakak dari Rudy Mas’ud sebagai gubernur.
Hasanuddin dan Rudy sama-sama dari Partai Golkar. Herdiansyah berpendapat posisi seperti ini akan menghambat fungsi kontrol dan pengawasan yang ketat dan efektif.
“Bagaimana bisa berjalan, kalau kemudian yang mengontrol adalah kakaknya sendiri,” kata Herdiansyah.
Selain itu, kritik juga datang dari beberapa warga di daerah yang daerahnya masih banyak jalan rusak. Alex Jah (34), warga Kutai Barat, mengatakan, jalan lintas kabupaten dan kota hingga jalan di dalam kabupaten masih banyak yang buruk di tempatnya tinggal.
Pemprov Kaltim mencatat, Jalan Provinsi Kaltim tahun 2025 sepanjang 938,85 kilometer. Baru sekitar 83 persennya dalam kondisi mantap. Masih ada 156 km (16,63 persen) yang kondisinya tidak mantap.
Menurutnya, anggaran pemerintah provinsi bisa dialokasikan untuk hal-hal semacam itu yang bisa berdampak ekonomi bagi warga. “Kami yang jualan di daerah ini ongkos angkutnya mahal karena jalan rusak. Keluarga kami yang mau sekolah ke luar kota ongkosnya mahal karena jalan juga rusak,” keluhnya.
Mobil mewah itu akhirnya tidak jadi dibeli. Kini, saatnya warga benar-benar merasakan janji perbaikan kesejahteraan mereka, termasuk kondisi jalan rusak yang menyiksa hidup mereka.
