Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan itu.
Sudarnoto menilai serangan AS dan Israel terhadap Iran menjadi bukti bahwa Board of Peace (BoP) tidak kredibel sebagai lembaga penjaga perdamaian.
Sudarnoto menyebut Presiden AS Donald Trump, baik sebagai Presiden AS maupun sebagai chairman BoP, tidak menunjukkan kepedulian terhadap perdamaian dunia.
“Serangan Amerika-Israel terhadap Iran memberikan bukti yang kasat mata bahwa Trump baik sebagai Presiden maupun chairman BoP bukanlah orang yang mempunyai kepedulian untuk menciptakan perdamaian. Dia tepatnya disebut sebagai perusak brutal perdamaian,” ujar Sudarnoto dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (3/3).
Ia menilai BoP yang dipimpin Trump kehilangan legitimasi moral. “BoP sudah runtuh secara moral, dan kehilangan legitimasinya,” katanya.
Minta Prabowo Pertimbangkan Ulang Keanggotaan BoPSudarnoto menyarankan agar Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, mempertimbangkan kembali posisi Indonesia sebagai anggota BoP.
“Presiden Prabowo perlu memperhitungkan kembali keberadaan Indonesia sebagai anggota BoP,” ujarnya.
Ia juga mendorong negara-negara Muslim mengambil sikap serupa dan tidak terpecah dalam menghadapi situasi global saat ini.
Menurutnya, BoP tidak efektif untuk menciptakan perdamaian maupun mendukung kemerdekaan Palestina.
“Justru waktunya sekarang negara-negara Muslim bersatu padu, jangan membiarkan diri diadu domba dan dipecah belah oleh imperialisme Amerika-Israel,” kata Sudarnoto.
Tekankan Diplomasi Terukur dan Kepentingan NasionalMeski demikian, Sudarnoto menegaskan Indonesia tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.
Ia menyarankan langkah yang ditempuh tetap bersifat diplomatik, terukur, dan memperhatikan kepentingan nasional.
“Indonesia berkewajiban untuk ikut menciptakan perdamaian dunia sebagaimana amanah Pembukaan UUD 1945. Sikap proaktif penting ditempuh, namun harus dilakukan dengan langkah diplomatik dan sangat terukur serta tetap memperhatikan national interest,” ujarnya.
Sudarnoto menyatakan elemen masyarakat dan kekuatan civil society akan mendukung Presiden jika memutuskan mundur dari BoP.
“Langkah mundur dari BoP adalah langkah yang terhormat. Akan terbuka peluang lain bagi Indonesia untuk menciptakan perdamaian sejati dan ketertiban dunia,” tutupnya.
