- Hutan Kota Cawang viral di media sosial sebagai lokasi praktik asusila.
- Pemerintah merespons dengan membangun pagar beton dan memasang CCTV di lokasi.
- Solusi instan ini dinilai gagal menyentuh akar masalah minimnya ruang publik.
Suara.com - Hutan Kota Cawang yang rimbun kini tengah berjuang melepaskan bayang-bayang kelamnya. Di balik rapatnya pepohonan dan desir dedaunan, aroma tanah basah seolah menjadi saksi bisu bagi persoalan sosial kronis yang selama ini mengakar kuat: praktik asusila.
Pemerintah mulai memagari kawasan itu dengan beton tinggi dan memasang kamera pengawas, berambisi mengubah wajah hutan menjadi taman keluarga yang ramah. Namun, publik bertanya; apakah tembok dan teknologi mampu menyentuh akar masalah, atau sekadar memindahkan titik kekacauan ke tempat lain?
Saat Hutan Kota Jadi 'Ruang Gelap'
Vegetasi yang lebat, minimnya penerangan, dan pagar yang rusak menjadi resep sempurna yang mengubah Hutan Cawang menjadi 'ruang gelap' tersembunyi. Jauh dari pengawasan sosial alami karena lokasinya yang terpencil, serta longgarnya patroli keamanan, kawasan ini menjadi surga bagi aktivitas terlarang.
Informasi mengenai sudut-sudut 'aman' ini dengan cepat menyebar di komunitas tertentu melalui media sosial. Akibatnya, Hutan Cawang beralih fungsi menjadi titik kumpul kegiatan negatif, merusak citra dan fungsi aslinya sebagai paru-paru kota.
Seperti sudah menjadi pola, cambuk digital dari media sosial terbukti ampuh memaksa Pemprov DKI Jakarta bertindak. Setelah video-video tak senonoh viral, barulah operasi penertiban gabungan digelar pada Jumat (27/2/2026).
Infografis masalah di hutan Cawang. [Suara.com/Aldie]Petugas fokus memperbaiki pagar, menutup akses ilegal, memangkas pohon, dan memasang lampu tembak. Satpol PP kini memperketat pengawasan.
"Kami terus tingkatkan upaya agar RTH tetap aman dan nyaman bagi warga," tegas Staf Khusus Gubernur DKI, Chico Hakim.
Namun, respons yang baru muncul setelah isu meledak ini menuai kritik tajam.
Baca Juga: Pramono Anung Ingin Pasang CCTV di Hutan Kota Cawang Usai Laporan Penyalahgunaan Fasilitas Publik
"Ini terlihat seperti lemahnya pengawasan dari Pemprov selama ini. Saya khawatir, hal ini juga terjadi di tempat lain, namun tidak viral di media sosial," kritik Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis.
CCTV: Solusi Instan atau Kebijakan Frustasi?
Rencana pemasangan CCTV di berbagai taman Jakarta kini menjadi solusi andalan. Namun, langkah ini dikhawatirkan hanya bersifat sementara. Sosiolog Andreas Budi Widyanta berpendapat, kontrol ketat hanya akan meredam masalah sesaat sebelum akhirnya muncul kembali di tempat lain.
"Itu akan menghilang, tetapi setelah itu ya, kemudian akan hadir kembali terus-menerus karena itu hasrat purba dari manusiawi kita," ujarnya kepada Suara.com, pada Senin (2/3/2026).
Menurut Andreas, fenomena ini adalah dampak dari minimnya ruang publik yang beragam dan dapat diakses bebas oleh warga. Ketika banyak ruang terbuka hijau diprivatisasi menjadi area komersial, taman kota menjadi satu-satunya pelarian.
"Tentu saja, itu boleh jadi lebih karena dia tidak punya kanal diversitas ruang publik itu lalu tertumpuk ada di situ semua," katanya.
Pemerintah Kota Administrasi (Pemkot) Jakarta Timur menertibkan kawasan Hutan Kota Cawang yang diduga menjadi tempat 'esek-esek' di Jalan Mayjen Soetoyo, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, pada Jumat (27/2/2026). [Dok. Pemkot Jakarta Timur]Alih-alih menjadi solusi holistik, kebijakan berbasis pengawasan digital ini justru cerminan dari kegagalan manajemen ruang.
Ruang Publik yang Gagal Memanusiakan
Di balik kerumunan dan aktivitas menyimpang, tersimpan kegelisahan mendalam mengenai minimnya ruang yang benar-benar aman dan inklusif di Jakarta. Pembangunan taman saat ini dinilai belum menjawab kebutuhan sosiologis generasi muda yang hidup di tengah ledakan teknologi.
"Tentu daya tarik-daya tarik ini dibutuhkan kreativitas dan juga perlu riset sosial maupun juga arsitektural perkotaan ya," tutur Andreas.
Selama ini, perancangan infrastruktur fisik di Jakarta cenderung bersifat top-down dan sering kali berakhir sebagai proyek administratif belaka. Padahal, identifikasi kultur dan karakter masyarakat lokal sangat menentukan apakah sebuah ruang mampu memanusiakan penghuninya.
"Bangsa ini tidak pernah terbiasa merancang kota dengan melibatkan partisipasi warga secara penuh," sorot Andreas.
Jakarta, menurutnya, harus mulai serius menyandingkan riset sosial dengan pembangunan fisik. Sinergi ini menjadi kunci untuk menciptakan ruang publik yang tidak hanya estetis, tetapi juga mampu memberikan rasa aman, terutama bagi kelompok rentan.
