Penghentian operasional kilang Ras Tanura milik Saudi Aramco di Arab Saudi, memicu kekhawatiran lonjakan harga minyak global. Kilang berkapasitas 550.000 barel per hari itu ditutup sementara setelah serangan drone di tengah eskalasi konflik Israel-Iran.
Meski demikian, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai dari sisi pasokan Indonesia relatif aman karena Aramco hanya salah satu dari banyak pemasok BBM.
"Ya saya kira Aramco salah satu dari banyak supplier yang menyuplai BBM tadi, yang sudah diolah di kilangnya Aramco tadi. Nah kalau Aramco kemudian berhenti beroperasi, saya kira masih ada dari tempat lain, artinya dari segi suplai itu nggak begitu masalah bagi Indonesia. Tapi justru yang menjadi masalah saat ini adalah mengenai harga," ujar Fahmy kepada kumparan, Selasa (3/3).
Menurut dia, persoalan utama justru lonjakan harga minyak dunia yang kini sudah menembus USD 82 per barel akibat antisipasi perang. Kenaikan ini berisiko menyeret harga BBM dalam negeri.
Ia menegaskan, pemerintah kini dihadapkan pada dilema besar, terutama untuk BBM subsidi. Jika harga tak dinaikkan, beban subsidi akan membengkak dan menekan APBN. Sebaliknya, jika dinaikkan, daya beli masyarakat bisa terpukul.
"Kalau pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, maka beban APBN itu subsidi itu akan semakin membengkak itu ya. Dan itu makin jelas tadi. Tapi kalau dinaikkan BBM subsidi tadi, itu sudah pasti akan menurunkan daya beli, kemudian juga akan memberikan beban bagi rakyat miskin semakin berat," jelasnya.
Senada, Ekonom Celios Nailul Huda memproyeksikan harga minyak berpotensi melonjak lebih tinggi. Saat ini harga sudah berada di kisaran USD 79-80 per barel, dari sebelumnya sekitar USD 65 per barel pada awal Februari.
"Bisa jadi, harga minyak global akan menyentuh di angka USD 120 per barel sama seperti ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Apa yang dilakukan US, sama saja seperti yang dilakukan Rusia ke Ukraina yang akan menyebabkan gejolak global," ujarnya.
Risiko makin besar jika konflik meluas hingga menutup jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz. "Ada 30 persen perdagangan minyak mentah yang melewati selat Hormuz," katanya.
Menurut Huda, lonjakan harga minyak otomatis memperbesar beban subsidi energi pemerintah. Bahkan, ia memperingatkan risiko fiskal yang serius.
"Anggaran kita akan jebol apabila tidak ada realokasi anggaran ke subsidi BBM. Mengandalkan penerimaan negara pun akan percuma ketika ekonomi global semakin tidak menentu. Mengandalkan hutang baru pun susah karena ada laporan dari Moody's dan terbaru S&P yang mengatakan kondisi pengelolaan fiskal kita buruk," tegasnya.
Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet melihat kanal harga minyak sebagai transmisi paling krusial bagi Indonesia. Dalam skenario moderat, harga minyak bisa naik ke kisaran USD 80-90 per barel, bahkan menembus USD 100-150 per barel jika gangguan di Selat Hormuz memburuk.
Ia mengingatkan, sebagai net importir minyak dengan kebutuhan sekitar 1,5-1,6 juta barel per hari, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan harga. Berdasarkan sensitivitas RAPBN 2026, setiap kenaikan USD 1 per barel akan meningkatkan belanja negara Rp 10,3 triliun, sementara tambahan pendapatan hanya Rp 3,5 triliun.
Dalam skenario moderat, defisit APBN berpotensi melebar lebih dari Rp 106 triliun, dan bisa melampaui Rp 225 triliun dalam skenario parah.
Selain tekanan subsidi, pelemahan rupiah juga berisiko memperdalam defisit. Yusuf memproyeksikan rupiah bisa tertekan hingga Rp 16.500-17.000 per dolar AS, bahkan mendekati Rp 18.000 dalam kondisi ekstrem. Setiap pelemahan Rp 100 per dolar, defisit bisa bertambah sekitar Rp 0,8 triliun.
Kondisi ini membuat ruang fiskal pemerintah makin sempit. Kenaikan yield obligasi dan potensi koreksi pasar saham juga berisiko meningkatkan biaya pembiayaan utang negara.
“Yield obligasi pemerintah juga berpotensi naik akibat peningkatan premi risiko, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pembiayaan utang pemerintah dan mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif,” kata Yusuf.
