Pantau - Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional Hendra Maulana Saragih mengingatkan Indonesia sebagai bagian dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace perlu mewaspadai potensi benturan kepentingan antarnegara di tengah konflik global.
Hendra menyampaikan hal tersebut saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan politik bebas aktif Indonesia harus menjaga kedaulatan di tengah gempuran konflik kepentingan karena Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara.
Hendra menyatakan, “Di antara kekhawatiran tentang Indonesia bergabung dengan BoP itu, pertama, kepentingan, jelas itu. Kepentingan apa? Sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara, Indonesia perlu berhati-hati untuk tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau politik internal negara manapun juga,” ucap dia.
Ia menegaskan setiap kebijakan Indonesia harus dipikirkan dengan matang agar kebijakan luar negeri tidak merenggangkan hubungan diplomatik dengan negara lain.
Desakan Tinjau Keanggotaan BoPDi tengah konflik global antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat, sebanyak 65 tokoh dan lebih dari 70 organisasi sipil mendesak Indonesia untuk keluar dari BoP.
Hendra menilai desakan tersebut dapat menjadi masukan bagi Indonesia untuk meninjau kembali komitmen menjaga perdamaian di tengah konflik saat ini.
Ia mengatakan, “Justru ini momen benar, momen besar untuk Indonesia berpikir ulang,” ujarnya.
Diketahui 65 tokoh yang terdiri atas ahli hukum, akademisi, budayawan, pakar, hingga rohaniawan bersama 79 organisasi masyarakat sipil menerbitkan petisi berjudul “Melawan Imperialisme Baru” pada Minggu (1/3).
Petisi tersebut merespons kebijakan luar negeri Indonesia termasuk penolakan pengiriman satuan keamanan di Gaza sejumlah 8.000 personel TNI serta perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat atau agreement on reciprocal trade yang diteken Presiden Prabowo Subianto di Washington DC pada Kamis (19/2).
Eskalasi di Timur Tengah pada Sabtu (28/2) turut menjadi perhatian utama dalam petisi tersebut sehingga para pihak mendesak pemerintah dan DPR segera menarik Indonesia dari keanggotaan BoP serta menolak pengiriman satuan tugas TNI di Gaza.
