JAKARTA, KOMPAS – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan posisi strategisnya di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) guna mengupayakan deeskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Adapun Muhammadiyah meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan sanksi tegas kepada Amerika Serikat dan Israel atas serangan mereka terhadap Iran.
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus mengambil peran aktif dalam mengupayakan deeskalasi konflik untuk mewujudkan resolusi damai yang beradab. PBNU secara khusus mengharapkan pemerintah mengoptimalkan posisi Indonesia di BoP untuk mendesak Amerika Serikat, Israel, dan aktor terkait lainnya agar segera menghentikan kekerasan dan memilih jalan damai.
“Kami juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mengupayakan deeskalasi konflik menuju resolusi damai yang beradab dan bermartabat. Ini adalah amanat konstitusi kita,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas pada Selasa (3/3/2026).
Gus Yahya melanjutkan, PBNU mengutuk keras serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran sejak Sabtu (27/2/2026). Serangan tersebut merupakan tindakan brutal yang merusak tatanan internasional. Aksi militer tersebut bahkan berpotensi memicu konflik global serta menciptakan celah bagi bangkitnya radikalisme.
Selain itu, Gus Yahya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Pemimpin Agung Iran, Imam Ali Khamenei, akibat serangan tersebut. Ia mengajak seluruh umat Islam dan komunitas internasional untuk mendoakan agar Bangsa Iran dikaruniai kekuatan untuk melewati kemelut ini dengan selamat.
Namun, PBNU juga memberikan catatan kritis terhadap langkah militer yang sempat diambil oleh pihak Iran. Gus Yahya menyatakan penyesalannya atas tindakan Iran menyerang berbagai negara tanpa alasan yang dapat diterima secara internasional, yang dinilai justru menyulitkan upaya resolusi.
“Kita semua paham itu kemarahan dan menyasar titik-titik yang diduga menjadi tempat tentara Amerika, namun serangan itu justru akan memperburuk situasi,” terangnya.
Sebagai solusi jangka panjang, PBNU menyerukan kepada masyarakat internasional untuk segera berkonsolidasi menegakkan kembali konsensus tatanan global. Hal ini diperlukan agar hukum internasional kembali menjadi panglima dalam penyelesaian sengketa antarnegara.
PBNU, kata Gus Yahya, juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk berkonsolidasi menegakkan kembali konsensus tatanan internasional dengan PBB sebagai perwujudan strukturalnya. Langkah ini bertujuan agar PBB dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga tatanan internasional secara efektif.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak PBB untuk memberikan sanksi tegas kepada Amerika Serikat dan Israel atas serangan terhadap Iran. Serangan tersebut dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), hukum internasional, dan pengabaian atas keputusan PBB.
“Kami menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan sanksi tegas terhadap Amerika Serikat dan Israel atas pelanggaran tersebut dan mewujudkannya dengan langkah yang nyata,” tulis PP Muhammadiyah dalam Surat Pernyataan tentang Konflik di Timur Tengah, Senin (2/3/2026). Surat ditandatangani oleh Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A Mughni dan Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti.
Muhammadiyah juga menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa mendalam atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, serta korban lainnya dalam serangan tersebut. Ungkapan duka yang sama disampaikan untuk para korban akibat serangan balik Iran di sejumlah negara Arab.
Lebih lanjut, Muhammadiyah mendesak PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera mengambil langkah nyata guna mengakhiri genosida terhadap bangsa Palestina. Langkah tersebut mencakup penghentian segala bentuk kekerasan dan pencegahan peningkatan ketegangan antarnegara di kawasan Timur Tengah.
Kepada negara-negara yang terlibat, Muhammadiyah meminta Iran dan negara-negara Arab untuk saling menahan diri. Dialog dan diplomasi harus dikedepankan agar sesama anggota OKI tidak terseret lebih jauh ke dalam konflik bersenjata.
Terakhir, Muhammadiyah mengajak seluruh negara, lembaga multilateral, hingga tokoh agama untuk bersatu menciptakan kedamaian dan keadilan global. Segala bentuk tindakan semena-mena yang menyebabkan kerusakan peradaban di muka bumi harus dikecam secara luas.
