JAKARTA, DISWAY.ID-- Eskalasi konflik militer di Timur Tengah mulai berdampak serius terhadap mobilitas warga negara Indonesia (WNI) di kawasan tersebut.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto Sipin, yang saat ini tertahan di Doha, Qatar, mengimbau seluruh WNI di zona terdampak untuk tetap tenang dan tidak mengambil langkah spekulatif yang dapat membahayakan keselamatan.
Rombongan Wamen HAM seharusnya menghadiri sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Namun, penutupan ruang udara akibat konflik bersenjata memaksa mereka terdampar selama tiga hari di Bandara Hamad, Doha.
BACA JUGA:Timur Tengah Memanas, Pertamina Perkuat 'Benteng' Kilang Domestik Demi Amankan Stok BBM
"Ini sudah hari ketiga kami berada di Qatar. Situasinya masih belum kondusif dan belum ada kepastian kapan wilayah udara di sini maupun negara-negara sekitar akan dibuka kembali," ujar Mugiyanto dalam pernyataan resminya, Selasa (3/3/2026).
Berdasarkan koordinasi dengan Duta Besar RI untuk Qatar, Ridwan Hassan, terdata lebih dari 100 WNI yang tertahan di Doha. Dampaknya lebih luas, dengan ratusan WNI lainnya mengalami situasi serupa di Uni Emirat Arab (Dubai), Kuwait, Arab Saudi, hingga Bahrain.
"Kita semua tidak bisa terbang, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bahkan, warga kita yang menetap di negara-negara ini juga terdampak. Ada persoalan rasa aman yang cukup mengkhawatirkan karena kondisi militer yang memanas," tutur Mugiyanto.
Kondisi di lapangan saat ini sangat fluktuatif. Di beberapa titik, otoritas setempat mengeluarkan kebijakan pembatasan gerak ketat bagi warga sipil.
"Oleh otoritas di tempat kami berada sekarang, kita bahkan tidak diperbolehkan keluar rumah. Ini semua demi keselamatan bersama," jelas Mugiyanto.
BACA JUGA:Timur Tengah Memanas, Tim Khusus KUH Jeddah Siaga di 3 Terminal, Lindungi Jemaah Umrah RI
Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap arahan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri.
"Kami berharap teman-teman semua tetap tenang. Kita percayakan situasi ini segera membaik. Ikuti saja apa yang menjadi kebijakan dan arahan dari Bapak-bapak Duta Besar serta otoritas setempat," tegasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan di lapangan untuk memastikan perlindungan bagi seluruh WNI.
Hingga berita ini diturunkan, jadwal pembukaan kembali jalur penerbangan internasional di kawasan Teluk masih menunggu perkembangan situasi keamanan terbaru.
