Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara dampak serius perang Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran terhadap Indonesia. Menurutnya, eskalasi konflik di Timur Tengah telah memicu gangguan (disruption) ekonomi kawasan yang dengan cepat merembet menjadi tekanan global.
SBY awalnya menyoroti posisi strategis Timur Tengah sebagai sumber energi dunia. SBY mengingatkan sekitar 20 persen pasokan energi global, baik minyak mentah, BBM, maupun gas alam, melintas melalui Selat Hormuz. Jika jalur itu terganggu akibat perang, pasokan energi dunia akan terpukul.
"Yang kalau tersumbat, itu akan mengganggu pasokan, suplai. Nah hukum ekonomi mengatakan, S3 saya di bidang ekonomi, so I know kalau permintaan tetap, penawaran atau suplai berkurang, karena perang itu, karena banyak kapal tanker ditenggelamkan, banyak yang nggak berani berlayar lagi. Dari mana? Negara yang lain yang tidak punya sumber energi yang kuat, akhirnya akan terguncang harga, pasti akan meroket. Dua hari ini sudah naik USD 20 per barel, begitu," kata SBY dalam podcast 'SBY Standpoint: Perang di Timur Tengah, Siapa Bakal Menang?' yang diunggah di YouTube SBY, Selasa (3/3/2026).
SBY menjelaskan, apabila perang berkepanjangan dan negara-negara OPEC Plus tidak meningkatkan produksi secara signifikan, maka kekurangan suplai akan berbanding lurus dengan lonjakan harga minyak dunia.
SBY menekankan kondisi tersebut sangat berdampak bagi Indonesia yang kini berstatus importir minyak. Produksi minyak nasional saat ini sekitar 600 ribu barel per hari, jauh menurun dibanding masa lalu ketika Indonesia masih menjadi eksportir dan anggota OPEC.
"Nah mari kita kaitkan apa dampaknya terhadap Indonesia. Indonesia sekarang ini bukan lagi negara pengekspor minyak. Net-nya kita itu pengimpor. Sekarang hanya 600 ribu barel minyak per hari. Waktu saya menjadi Menteri ESDM dulu masih 1,5 juta barel per hari. Jadi masih bisa masuk OPEC-lah begitu. Sekarang kita ini net importer, lebih banyak yang kita beli dibandingkan yang kita produksi di dalam negeri," ujarnya.
SBY mengatakan dengan posisi Indonesia sebagai pengimpor, kenaikan harga minyak dunia otomatis membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 berada di kisaran USD 70 per barel.
Jika harga melonjak, SBY menyebut defisit anggaran berpotensi membengkak hingga ratusan triliun Rupiah karena beban subsidi akan bertambah. "Kalau tembus USD 100, USD 150, defisit kita ratusan triliun. Ini yang langsung. Karena disruption pasokan energi akibat perang di Timur Tengah itu," ucapnya.
"Masih ada yang lain lagi. Anggaplah itu yang paling menjadi perhatian saya pribadi dan saya kira teman-teman yang lain juga begitu. Kalau kita terkena beban yang tinggi, ratusan triliun, maka APBN kita akan sangat tertekan. APBN kita sekarang ini bukan berarti kuat, ruang fiskalnya lebar, tidak. Ada keterbatasan kita. Utang kita tahun-tahun terakhir juga meningkat dengan tajam. Oleh karena itu, kalau ada perubahan asumsi dalam APBN tahun berjalan 2026, maka akan terpukul," lanjut SBY.
SBY kemudian menyoroti dilema kebijakan yang mungkin dihadapi pemerintah. Jika subsidi energi ditingkatkan secara besar-besaran, menurutnya, APBN bisa jebol. Namun, jika harga BBM dan gas dinaikkan, daya beli masyarakat akan tertekan.
"Pemerintah barangkali bagaimana ini? Mau dikasih subsidi habis-habisan jebol. Tapi kalau nggak, kalau gitu harga BBM kita naikkan, harga gas kita naikkan, siap tidak kita?" ujarnya.
(eva/rfs)
