Jakarta: Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai bukan sekadar konflik kawasan, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi global yang berdampak langsung pada Indonesia. Seluruh elemen bangsa diingatkan agar bersatu menjaga stabilitas nasional, khususnya di sektor ekonomi, sosial, dan politik.
“Pemerintah harus mengantisipasi potensi inflasi akibat gejolak global. Jangan sampai harga bahan pokok melonjak dan memberatkan rakyat kecil,” ujar Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Arnod Sihite, dalam keterangannya, Selasa, 3 Maret 2026.
Baca Juga :
Terima Organisasi Buruh, Dasco Beri Penjelasan dan Tampung MasukanArnod menilai pengalaman konflik Rusia-Ukraina membuktikan bahwa gejolak global memicu kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga lonjakan inflasi pangan. Ia menegaskan pemerintah wajib memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan pasokan bahan pangan tersedia di seluruh wilayah. Stabilitas harga beras, gula, minyak goreng, hingga BBM harus menjadi prioritas.
Selain itu, ia meminta koordinasi antarkementerian dan lembaga diperkuat agar kebijakan yang diambil tidak parsial dan saling bertentangan. Dari sisi ketenagakerjaan, Arnod yang juga Ketua Umum FSP PPMI-KSPSI ini mengingatkan para pengusaha agar tidak menjadikan situasi global sebagai alasan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Arnod Sihite. Foto: Dok. Istimewa.
“Kalau PHK terus terjadi, pengangguran meningkat, daya beli turun, dan pertumbuhan ekonomi akan semakin berat,” ucap Arnod.
Dia juga menekankan bahwa setiap kebijakan sosial, ekonomi, dan politik pemerintah harus berpihak pada kepentingan rakyat. Khususnya pekerja dan masyarakat rentan.
“Kita sedang menghadapi tantangan berat. Stabilitas nasional harus dijaga bersama. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus satu visi agar Indonesia mampu keluar dari tekanan global dengan kuat,” kata Arnod.
