Ketegangan militer di Timur Tengah kini tidak lagi sekadar berita geopolitik dari jauh. Bagi Indonesia, penutupan Selat Hormuz oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sejak akhir Februari 2026 berpotensi langsung menekan APBN dan mengguncang harga bahan bakar minyak di dalam negeri, terlebih di tengah momentum Ramadan yang identik dengan lonjakan konsumsi energi.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menjadi salah satu legislator yang terang-terangan mengangkat alarm. Ditemui di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Ia mengingatkan bahwa Selat Hormuz bukan perairan biasa, jalur itu adalah urat nadi pasokan energi dunia yang kini dalam kondisi terkunci.
"20 persen pasokan minyak dan gas dunia itu melewati Selat Hormuz sehingga tentu apabila ada penutupan di Selat Hormuz tersebut akan terpengaruh pasokan minyak dunia, yang nanti imbasnya juga tentu ke harga minyak global," ucapnya dikutip dari ANTARA.
Angka 20 persen bukan sekadar statistik. Penutupan yang berlaku efektif sejak 1 Maret 2026 itu telah menyebabkan sekitar 150 hingga 200 kapal tanker dilaporkan tertahan di perairan strategis tersebut.
Negara-negara produsen utama seperti Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab langsung terdampak. Di sisi lain, China, India, Jepang, dan Korea Selatan yang bersama-sama menyerap hampir 70 persen minyak mentah yang melintas di selat tersebut, berpotensi mengalami kelangkaan pasokan dalam waktu dekat.
Dampaknya sudah mulai terasa di pasar global. Harga energi dilaporkan melonjak tajam, dengan kenaikan paling signifikan terjadi pada harga gas alam.
Di Eropa, harga gas melonjak hampir 50 persen, sementara di Asia naik hampir 40 persen, menyusul QatarEnergy yang menghentikan produksi LNG setelah fasilitasnya diserang.
Penutupan Selat Hormuz bukan keputusan yang diambil dalam kekosongan. Penasihat senior panglima tertinggi IRGC, Brigadir Jenderal Ebrahim Jabbari, menyebut langkah ini sebagai respons langsung atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.
Eskalasi bermula dari serangkaian serangan udara gabungan AS-Israel pada Sabtu, 28 Februari 2026, yang menargetkan sejumlah lokasi di Iran termasuk ibu kota Teheran, menimbulkan kerusakan dan korban sipil.
Iran membalas dengan meluncurkan rudal ke wilayah Israel sekaligus menargetkan infrastruktur militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Jabbari memperingatkan bahwa jalur pipa minyak juga bisa menjadi sasaran serangan, dan menegaskan Iran tidak akan mengizinkan setetes pun minyak meninggalkan wilayah tersebut.
Pernyataan keras itu turut diiringi prediksi yang mengguncang pasar: harga minyak dipatok bisa menembus 200 dolar AS per barel dalam hitungan hari.
Putri menekankan bahwa kerentanan Indonesia semakin tinggi justru karena penutupan terjadi di momen yang paling sensitif terhadap lonjakan permintaan energi.
"Sebentar lagi akan memasuki Lebaran sehingga biasanya memang ada peningkatan kan untuk BBM dan lain sebagainya, ini memang harus kita antisipasi bersama," katanya.
Setiap tahun, periode Ramadan hingga Idulfitri mencatat lonjakan konsumsi BBM secara nasional, didorong oleh pergerakan massal pemudik dan tingginya aktivitas ekonomi selama libur panjang.
Bila harga minyak dunia ikut melonjak di tengah momen itu, tekanan terhadap subsidi energi dan kompensasi dalam APBN bisa meningkat tajam dalam waktu singkat.
Menghadapi ketidakpastian yang belum diketahui kapan akan berakhir, Putri mendorong pemerintah untuk memperkuat diversifikasi pasokan energi dalam negeri.
Ia menyoroti pentingnya kerja sama Indonesia dengan sejumlah perusahaan energi asal Amerika Serikat sebagai langkah konkret mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Timur Tengah.
"Karena yang dikhawatirkan dengan adanya ketegangan ini nanti Selat Hormuz ditutupnya belum tentu sampai kapan, kita kan berharap jangan sampai nanti ada kenaikan. Kalau kenaikan nanti tentu berdampak kepada APBN kita," ucapnya.
Pernyataan itu mencerminkan kecemasan yang lebih dalam: ketidakpastian durasi krisis. Selama penutupan berlangsung, Indonesia, sebagai negara importir minyak bersih, berada di posisi yang rentan terhadap gejolak harga yang tidak dapat dikendalikan dari dalam negeri.
Sebagai respons atas perkembangan situasi, Putri mengungkapkan bahwa langkah koordinatif di tingkat pemerintah sudah mulai bergerak.
"Menteri ESDM [Bahlil Lahadalia] juga nanti akan segera mengadakan rapat dengan Dewan Energi Nasional untuk membahas terkait dengan permasalahan ini," tuturnya.
Baca Juga: RI Waspadai Perang AS–Iran: Penutupan Selat Hormuz Ancam Pasokan Minyak Indonesia
Rapat Dewan Energi Nasional itu akan menjadi ujian penting untuk menentukan seberapa siap Indonesia menghadapi skenario terburuk dari krisis energi yang kini sedang terbentuk di Selat Hormuz.
Ketika jalur minyak dunia tersumbat oleh konflik bersenjata, kecepatan respons kebijakan energi nasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
