MAKASSAR, FAJAR–Agresi AS-Israel terhadap Iran membawa dampak global. Sulsel pun kena.
Perang Iran melawan Israel-AS akan berdampak langsung pada perekonomian global, nasional, dan juga Sulsel. Dampak langsung secara global adalah kenaikan harga minyak dunia yang hingga 15.55.
Pada Senin, 2 Maret 2026, sudah mencapai 72,573 USD/Bbl untuk kategori crude oil WTI.Harga ini sudah hampir sama dengan harga tertinggi tahun lalu, yaitu 73,840 USD/Bbl pada 20 Juni 2025. Hal yang sama dengan minyak Brent juga mengalami kenaikan menjadi 79,401 USD/Bbl.
Harga itu sudah lebih tinggi dibandingkan harga tertinggi tahun lalu sekitar 76,720 USD/Bbl pada 20 juni 2025.Harga Crude oil WTI dan minyak brent masing-masing naik sekitar 8,26 persen untuk jenis WTI dan 8,92 persen untuk minyak brent.
Diperkirakan jika perang berlanjut dan Selat Hormuz ditutup, maka harga minya dunia diperkirakan akan naik hingga 120 USD/ Bbl.
Hasil simulasi Fitch Rating Agency, yaitu lembaga pemeringkat internasional, setiap kenaikan 10 persen harga minyak dunia akan membuat inflasi global naik sekitar 0,1 – 0,8 persen secara global.
“Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami pelambatan sekitar 0,4 persen setiap 10 persen kenaikan harga minyak dunia,” papar Syarkawi Rauf, ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas), Senin, 2 Maret 2026.
Jika skenario ini terjadi, dampaknya ke Indonesia akan mendorong kenaikan harga BBM di dalam negeri. Inflasi meningkat sekitar 0,1 – 0,8 persen.Tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak dunia mendorong Bank Indonesia (BI) mengerem penurunan BI rate atau seven-days repo rate dari saat ini sekitar 4,75 persen.
“Dampaknya, secara regional Sulsel adalah inflasi naik karena harga BBM naik. Hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat,” lanjut komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2012 – 2017 itu.
Yang paling krusial, jumlah penduduk miskin yang mebutuhkan bantuan bertambah, baik bantuan tunai maupun beras. Karenanya, mitigasi risikonya bagi pemda di Sulsel adalah menyiapkan contingency plan untuk menyiapkan bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin.
“Atau mekanismenya bisa dilakukan dengan model cash for work melalui program padat karya,” saran Syarkawi.
Pemerintah daerah juga harus menyiapkan sistem insentif kepada pelaku usaha sehingga mereka tetap bisa berinvestasi meskipun suku bunga kredit cenderung mengalami kenaikan. Harus ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada investor sehingga tetap berinvestasi.
Dari sisi moneter, suku bunga bank masih akan relatif tinggi. Hal ini bisa mengganggu pencapaian target-target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4 – 6 persen pada 2026. Salah satunya, investasi akan terhambat akibat suku bunga tinggi dan langkah pelaku usaha untuk bersifat wait and see, menunggu eskalasi perang Iran vs AS-Israel.
“Hal yang paling krusial sekarang adalah kenaikan harga minyak dunia akan membuat harga BBM di dalam negeri juga ikut naik,” katanya.
Kenaikan harga BBM akan membuat beban APBN naik, dalam bentuk subsidi BBM. Saat ini, Pertalite dan Solar masih disubsidi pemerintah. Kenaikan subsidi BBM membebani APBN yang saat ini sudah sangat berdarah-darah dengan defisit fiskal mencapai 2,92 persen pada 2025.
Dengan target penerimaan pajak yang tidak tercapai hanya sekitar 9-10 persen dari target 11-12 persen, ini berarti penerimaan di dalam negeri turun. Sehingga untuk mempertahankan pengeluaran, pemerintah dituntut untuk merealokasi anggaran.
“Mengurangi pengeluaran untuk sektor-sektor tertu nonprioritas. Atau mendahulukan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan penduduk miskin,” imbuhnya.
Dalam kondisi terburuk, pemerintah akan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi pengeluaran untuk beberapa program strategis, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap naggaran sangat besar hingga Rp335 triliun dalam APBN 2026.
Jika pemerintah tetap menginginkan semuanya jalan, maka pilihannya adalah menambah utang baru. Tetapi masalahnya, mencari utang baru dalam kondisi seperti sekrang akan berbiaya sangat tinggi. Atau berbunga tinggi yang akan membebani APBN pada masa depan.
Menambah utang baru juga ada batasnya mengingat hingga saat ini, rasio utang trerhadap Gross Domestic Product (GDFP) juga sdh sangat tinggi. Lebih besar 30 persen dari GDP. Hal ini menjadi masalah karena Debt Service Ratio (DSR) yang mencerminkan kemampuan kita membayar utang juga makin tinggi. Lebih besar 40 persen. Hal ini berarti bahwa pendapatan kita makin kecil, sementara cicilan utang makin besar. Makanya DSR-nya makin tinggi.
Gerbang Krisis
Pakar Ekonomi Unhas Prof Hamid Paddu menjelaskan, situasi ditutupnya Selat Hormuz yang merupakan jalur lalu lintas minyak terbesar dunia membuka pintu krisis dunia. Meskipun ini bukan kali pertama, seperti waktu Perang Teluk terjadi tahun 1970-an sampai 1973.
Jika kembali terjadi, maka akan ada dampak shock pada distribusi minyak dunia. Akan ada krisis energi minyak dunia termasuk Indonesia. Selat Hormuz yang ditutup akan melumpuhkan distribusi minyak yang bersumber dari Timur Tengah dengan kapasitas dominan dibandingkan sumber minyak lainnya.
Kekurangan pasokan dapat menyebabkan minyak langka. Sementara Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak.
“Karena campuran minyak yang kita butuhkan untuk BBM dan lain-lain itu, kan, diimpor. Begitu ditutup ini satu-dua hari setelah stok di masing-masing negara berkurang, maka ingin membeli minyak mungkin ada, tetapi harganya langsung melonjak tinggi. Terjadi yang disebut dengan shock atau supply shock di minyak,” papar Hamid.
Dampak perang terhadap harga minyak dapat terlihat sepekan ke depan. Harga minyak per barel bisa naik hingga hampir 50 persen. Kondisi itu akan sangat mengganggu APBN.
Berarti terjadi defisit, kemudian fiskal mengalami gangguan, harus tambah utang, dan harga BBM pasti naik. Begitu minyak naik, ongkos produksi bagi industri barang-barang lainnya yang menggunakan minyak akan menangis. Berikutnya adalah akan terjadi inflasi, harga barang-barang pasti akan bergerak naik.
“Jadi itu dampaknya, tinggal kita menunggu mengalkulasi satu hari ini, kira-kira lonjakan minyak, harga minyak dunia, minyak mentah, itu naik sampai berapa dolar per barel,” bebernya.
Inflasi harga minyak otomatis akan berdampak ke sektor pangan, biaya distribusi, dan jasa transportasi.
Otomatis semua yang menggunakan komponen minyak akan mengalami pembengkakan cost.
Pengeluaran pabrik-pabrik industri yang menggunakan minyak meningkat, harga-harga juga akan naik. Jadi, harga yang akan naik adalah harga yang terdampak dengan impor minyak mentah yang ada.
“Kondisi bisa makin parah bagi negara-negara yang bergantung pada minyak. Kalau perang berlangsung lama, maka suatu saat akan terjadi kekosongan stok, akhirnya bukan hanya harga tinggi tetapi ada kelangkaan,” terangnya.
Situasi ini akan menyebabkan berbagai gangguan di sektor ekonomi pasar, di swasta, dan ekonomi di pemerintah dan sektor publik. Maka keduanya, baik sektor usaha bisnis dan pemerintah akan melakukan kalkulasi untuk langkah mitigasi.
Mitigasi risiko kalau harga minyak naik, bagaimana industri harus melakukan penyesuaian produksi setidaknya setahun ke depan.
“Pemerintah sekarang sedang menghitung, mengalkulasi efeknya nanti kenaikan harga minyak mentah seperti apa, kemudian kalau kita hedging, ya, berapa harganya, dan stok yang kita punya berapa, dan alternatif kira-kira kalau kita tidak lewat di Timur Tengah, di negara mana,” tukasnya.
Terpenting, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan penghematan energi dan pengetatan distribusi. (uca/zuk)
