Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar diskusi kelompok terarah analisis strategis dalam rangka penguatan sistem distribusi dan logistik pangan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
"Pemerintah daerah memegang peran yang sangat strategis dalam menjamin kelancaran distribusi, stabilisasi pasokan, serta pengelolaan logistik yang efektif. Dalam konteks ini, penguatan BUMD Pangan menjadi langkah konkret untuk membangun sistem cold chain yang terintegrasi," kata Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Kemendagri, Rochayati Basra, dalam diskusi kelompok bertema Peran Strategis Kemendagri Membangun Interkonektivitas Rantai Dingin (Cold Chain) Berbasis BUMD Pangan Guna Penguatan Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 3 Maret 2026.
Rochayati mengatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan urusan pangan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, perangkat daerah bersama BUMD memiliki posisi penting dalam membangun sistem distribusi pangan yang berkelanjutan.
Berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara terhadap enam pemerintah daerah, meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kota Balikpapan, BUMD pangan dinilai sebagai pendekatan yang implementatif dan realistis dalam memperkuat interkonektivitas distribusi serta sistem rantai dingin di daerah.
Namun, implementasinya masih menghadapi tiga tantangan utama, yakni belum kuatnya regulasi terkait penyertaan modal BUMD di sektor pangan, tingginya biaya operasional serta rendahnya tingkat utilisasi yang belum mencapai titik impas, serta risiko operasional akibat kapasitas cold storage yang belum optimal.
Untuk itu, kata Rochayati, diperlukan intervensi yang terfokus melalui penyusunan payung hukum penyertaan modal BUMD, penerapan skema insentif energi, serta mekanisme jaminan volume pasokan agar operasional cold chain dapat berjalan berkelanjutan.
Hasil kajian strategis ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden sebagai bagian dari penguatan sistem ketahanan pangan nasional.
Baca Juga: Swasembada Air, BRIN Dorong Pendekatan Berbasis Sains
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Rochayati Basra. BSKDN Kemendagri
Dalam FGD tersebut, perwakilan Organisasi Rantai Pendingin Indonesia, Hasanuddin Yasni, menyampaikan pentingnya ekosistem rantai dingin dalam mendukung swasembada pangan nasional.
Dia menekankan swasembada pangan tidak hanya terkait produksi, tetapi juga kemampuan suatu negara dalam mengelola, mengolah, dan mendistribusikan produk pangan melalui dukungan teknologi dan kebijakan rantai dingin yang memadai.
Menurut dia, penguatan cold chain membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta model bisnis kolaboratif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan investasi dan teknologi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Terpenting sekarang bagaimana BUMD ini bisa menggairahkan perekonomian di daerah tersebut dengan model bisnis kolaborasi, nah ke depan itu akan seperti itu. Kalau kita sendiri, kita mempunyai keterbatasan bukan hanya SDM, tapi juga investasi," tutur dia.
Kemendagri Perkuat Cold Chain BUMD untuk Ketahanan Pangan Nasional
