JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden, menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/3/2026). Selama sekitar 3,5 jam mereka berdiskusi ihwal dinamika geopolitik serta langkah antisipasi yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi dampak serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran.
Para tokoh bangsa yang diundang Presiden Prabowo Subianto mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, sekitar pukul 19.00. Tidak semua melewati pintu yang sama untuk masuk ke Istana Merdeka, tempat acara diselenggarakan.
Ada yang melewati Pintu Medan Merdeka Utara (Jalan Medan Merdeka Utara), Pintu Istana Kepresidenan (diakses dari Jalan Veteran), dan Pintu Bali di samping Gedung Kementerian Sekretariat Negara, diakses dari Jalan Majapahit. Dari ketiga pintu itu, hanya mereka yang melalui pintu Istana Kepresidenan yang bisa terakses oleh awak media.
Kelompok tamu yang masuk melewati Pintu Medan Merdeka Utara adalah para mantan presiden dan wakil presiden. Mereka adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin, yang datang masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto hanya keluar ketika Yudhoyono tiba. Ia menghampiri Yudhoyono sejak turun dari mobil, memberikan hormat, dan mengantarkannya masuk ke Istana Merdeka. Sementara Joko Widodo dan sejumlah mantan wapres disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Di Pintu Istana Kepresidenan, terdapat para mantan menteri luar (Menlu) negeri dan sejumlah ketua umum partai politik (parpol). Mereka antara lain Alwi Shihab (Menlu 1999-2001), Hassan Wirajuda (Menlu 2001-2009), dan Marty Natalegawa (Menlu 2009-2014).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, juga melewati pintu di Jalan Veteran.
Sementara itu, Pintu Bali dilalui oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Selain mereka, hadir pula Wapres Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Beberapa di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Pertemuan ini terjadi di tengah derasnya kritik terhadap sikap Indonesia di tengah konteks serangan Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran, akhir pekan lalu. Alih-alih mengecam serangan tersebut, pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri justru menyebut bahwa Presiden Prabowo bersedia menjadi juru damai di antara pihak-pihak yang bertikai. Ia pun bersedia terbang ke Teheran, Iran, untuk memfasilitasi dialog antara AS, Israel, dan Iran.
Pernyataan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Tawaran Presiden Prabowo untuk menjadi mediator konflik dinilai tidak realistis, salah satunya karena hubungan Indonesia yang tidak setara dengan negara-negara tersebut.
Setelah bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump serta menandatangani kesepakatan perdagangan resiprokal dengan AS, banyak pihak menilai Indonesia berada di pihak AS. Bahkan, sikap itu juga dinilai tidak sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang diamanatkan konstitusi.
Seusai pertemuan yang berlangsung dari pukul 19.30—23.00, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan isi pertemuan. Salah satunya, diskusi membahas mengenai kondisi Indonesia yang saat ini menghadapi dilema navigasi yang lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Metafora klasik "mendayung di antara dua karang" kini telah bergeser menjadi "beberapa karang" kekuatan besar dunia.
"Beliau (Presiden) menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita di antara bukan hanya dua karang, tapi sekarang beberapa karang. Dan itu tidak mudah," ujarnya seuasai pertemuan.
Ia menuturkan, fokus utama dalam pertemuan silaturahmi dan diskusi mengerucut pada dampak sistemik perang terhadap ketahanan nasional, terutama sektor energi. Pemerintah tengah menghitung secara cermat implikasi konflik di wilayah Teluk terhadap pasokan minyak dan gas bumi dunia.
Kekhawatiran bahkan lebih mencuat jika konflik tersebut berubah menjadi perang darat yang melibatkan Amerika Serikat secara langsung. Skenario tersebut diprediksi akan memicu perlawanan masif di kawasan Timur Tengah dan memperpanjang durasi krisis. Terlebih, perang yang disebut oleh Presiden AS Donald trump hanya berlangsung beberapa hari kini disebut akan berlangsung lebih lama.
"Kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita. Tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung. Jika Amerika menggelar pasukan daratnya, bisa jadi lebih panjang dan reaksi perlawanan akan besar," tutur Hassan.
Terkait peran Indonesia sebagai mediator, Hassan bersikap realistis. Meski Indonesia memiliki rekam jejak diplomasi perdamaian yang panjang, posisi mediator sangat bergantung pada penerimaan pihak-pihak yang bertikai. Namun hingga saat ini, tanda-tanda ke arah mediasi belum tampak secara konkret.
Di tempat yang sama, para ketua umum parpol mengungkapkan, Presiden Prabowo mengajak para tokoh untuk berdiskusi mengenai antisipasi yang perlu dilakukan Indonesia di tengah dinamika geopolitik pasca-serangan AS-Israel ke Iran. Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan, kini Indonesia mempersiapkan diri dengan mempersiapkan langkah antisipasi, baik dari segi pangan, energi, maupun persatuan dan kesatuan masyarakat.
Selain itu, soal keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza juga dibahas secara komprehensif. Dalam konteks kerja sama antarnegara, Presiden disebut mengutamakan kepentingan nasional dalam kerja sama dengan negara mana pun. “Intinya yang paling utama adalah kepentingan nasional. Kepentingan bangsa kita adalah yang paling utama dalam semua aspek kerja sama dengan siapa pun,” ungkapnya.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menambahkan, berbagai hal mengenai perkembangan geopolitik dan kesiapan Indonesia menghadapi dinamika global telah dibahas. Hal itu terutama dalam konteks energi. Kendati demikian, ia tiak menjelaskan langkah apa yang bakal dilakukan Indonesia untuk menjaga ketersediaan energi ke depan.
Sebelumnya, Bahlil menjelaskan bahwa konflik di Iran yang berakibat pada penutupan Selat Hormuz, jalur distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Timur Tengah, bisa berdampak pada cadangan BBM nasional. Sebab, bagaimanapun Indonesia masih mengimpor minyak dari negara lain.
Namun, menurut dia, saat ini cadangan BBM ke Indonesia belum terdampak. Menurut perhitungannya, stok BBM maish cukup untuk 20 hari. Konflik AS-Israel dengan Iran juga belum berdampak terhadap subsidi energi.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo telah memetakan berbagai perkembangan situasi, baik di tingkat global maupun domestik, yang berpotensi berdampak langsung pada kepentingan nasional. Pemerintah pun memperkuat kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik menyusul situasi yang kian memanas di kawasan Timur Tengah.
Ia tidak memungkiri, Indonesia berniat untuk berperan menjadi juru damai di tengah konflik AS-Israel dengan Iran. Untuk itu, ia juga sudah berkomunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran. Dalam pembicaraan tersebut, Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas kegagalan perundingan yang memicu lonjakan eskalasi di Iran. Indonesia juga kembali menegaskan prinsipnya terkait penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.
Selain itu, Sugiono juga menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo yang menawarkan diri sebagai pihak penengah. "Kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut," kata Sugiono.
Meski demikian, Sugiono menekankan bahwa peran mediator sangat bergantung pada kemauan politik dari pihak-pihak yang bertikai. Indonesia memposisikan diri sebagai penyedia solusi dan jembatan bagi perbedaan yang ada, sepanjang terdapat keinginan dari kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan.
"Yang pasti Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita," ungkapnya.
