OpenAI resmi menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan AS untuk menyediakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Teknologi AI mereka akan dimanfaatkan dalam jaringan militer yang dirahasiakan.
CEO OpenAI, Sam Altman, mengatakan kesepakatan itu memuat sejumlah batasan. Pihak Pentagon diklaim setuju dengan batasan tersebut dan menyebut manusia tetap memegang tanggung jawab atas penggunaan kekuatan.
"Dalam seluruh interaksi kami, Departemen Perang (Pentagon) menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap keselamatan serta keinginan untuk bermitra guna mencapai hasil terbaik yang memungkinkan," kata Altman.
Kesepakatan ini diumumkan tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan arahan agar semua lembaga federal menghentikan penggunaan teknologi dari kompetitor OpenAI, Anthropic. Trump mengecam Anthropic lewat unggahan di platform media sosialnya, menyebut perusahaan itu sebagai 'kelompok radikal' dan memberi waktu enam bulan bagi lembaga yang masih mengintegrasikan teknologi tersebut untuk menghapusnya.
Perselisihan bermula ketika Anthropic menolak permintaan Pentagon untuk mencabut batasan pemakaian yang mencegah teknologi mereka dipakai untuk pengawasan dometik massa dan senjata otonom. CEO Anthropic Dario Amodei mengatakan perusahaannya tidak bisa, atas dasar hati nurani, memenuhi permintaan itu. Kontrak yang gagal itu kemudian menjadi alasan Trump melarang penggunaan teknologinya di lembaga federal.
Meskipun Anthropic memiliki kebijakan tegas terhadap batasan penggunaan AI, termasuk dalam konteks senjata dan pengawasan, terdapat laporan model AI Claude yang dibuatnya sempat dipakai dalam operasi militer, termasuk dalam misi penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada Januari 2026 lalu. Laporan ini memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia yang menyoroti risiko penggunaan AI tanpa regulasi yang jelas.
Keputusan Trump ini memicu reaksi luas di industri teknologi dan komunitas AI. Beberapa pekerja teknologi dan pengamat menyatakan kekhawatiran tentang dampak pelarangan Anthropic, sementara pihak lain mendukung langkah pemerintah atas nama keamanan nasional.
