Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengundang sejumlah mantan Presiden Republik Indonesia ke Istana Negara pada Selasa (3/3/2026) malam. Pertemuan tersebut digelar di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan politik bagi Indonesia.
Undangan itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut bahwa kepala negara ingin mendengarkan pandangan serta masukan strategis dari para pemimpin terdahulu. Menurut Dasco, situasi global saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
“Kita sama-sama tahu pada saat ini sedang terjadi dinamika global yang kemungkinan juga akan berdampak bagi negara kita,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo memandang penting pengalaman dan perspektif para mantan presiden dalam menghadapi dinamika internasional. Setiap periode kepemimpinan, kata Dasco, memiliki tantangan geopolitik yang berbeda, sehingga masukan lintas generasi dinilai relevan untuk merumuskan langkah mitigasi ke depan.
Selain membahas perkembangan geopolitik, pertemuan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dalam suasana bulan Ramadhan. Dasco menekankan bahwa komunikasi antarpemimpin bangsa merupakan bagian dari tradisi politik yang sehat dan mencerminkan kesinambungan kepemimpinan nasional.
Sejauh ini, Presiden RI ke-7, Joko Widodo, telah mengonfirmasi kehadirannya. Kepastian itu disampaikan oleh ajudannya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, yang menyebut pertemuan akan berlangsung sekitar pukul 19.30 WIB. Namun, daftar lengkap tokoh yang akan hadir belum diumumkan secara resmi.
Pertemuan tersebut digelar di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, terutama akibat eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik ini memicu lonjakan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan tren kenaikan signifikan.
Bagi Indonesia, gejolak harga energi global bukan sekadar isu luar negeri. Sebagai negara pengimpor minyak, kenaikan harga minyak mentah dunia berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui peningkatan beban subsidi energi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai bahwa setiap lonjakan harga minyak mentah secara otomatis meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi. Menurutnya, jika harga minyak bertahan tinggi dalam jangka waktu lama, tekanan terhadap fiskal negara akan semakin besar.
“Ketika harga minyak naik, maka beban subsidi pemerintah akan membengkak, terutama untuk BBM. Anggaran kita bisa jebol apabila tidak ada realokasi belanja untuk menutup kenaikan subsidi tersebut,” ujar Huda.
Ia menjelaskan, ruang fiskal pemerintah saat ini relatif terbatas. Pemerintah harus berhitung cermat agar defisit anggaran tidak melebar. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan penyesuaian belanja atau strategi fiskal lain, stabilitas APBN bisa terancam.
Huda juga mengingatkan bahwa mengandalkan peningkatan penerimaan negara bukanlah solusi instan. Ketidakpastian global berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia, yang pada akhirnya berdampak pada ekspor Indonesia dan penerimaan pajak domestik.
“Mengandalkan penerimaan negara akan percuma ketika ekonomi global semakin tidak menentu,” katanya.
Menurut dia, opsi penambahan utang baru juga bukan tanpa risiko. Lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan S&P Global Ratings sebelumnya pernah memberikan catatan terkait disiplin fiskal Indonesia. Jika tekanan fiskal meningkat tanpa strategi mitigasi yang jelas, persepsi pasar terhadap risiko Indonesia bisa ikut terdampak.
Di sisi lain, dampak lonjakan harga minyak tidak berhenti pada APBN. Masyarakat berpotensi merasakan efek berantai dari kenaikan harga energi. BBM non-subsidi bisa mengalami penyesuaian harga, ongkos transportasi meningkat, dan harga barang kebutuhan pokok ikut terdorong naik akibat biaya distribusi yang lebih mahal.
“Kalau subsidi membengkak dan inflasi naik, yang terdampak paling besar tetap masyarakat. Daya beli bisa tergerus,” ujar Huda.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo yang tengah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas sosial. Konsumsi rumah tangga selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Jika daya beli melemah akibat inflasi energi, efeknya bisa meluas ke berbagai sektor, mulai dari perdagangan hingga industri manufaktur.
Sejumlah analis kebijakan publik menilai langkah Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden mencerminkan pendekatan kolektif dalam menghadapi krisis global. Dalam situasi yang sarat ketidakpastian, komunikasi lintas pemimpin dinilai dapat memperkuat legitimasi kebijakan yang akan diambil pemerintah.
Selain itu, pengalaman para mantan presiden dalam menghadapi krisis global sebelumnya—mulai dari krisis keuangan, lonjakan harga komoditas, hingga pandemi—dapat menjadi referensi penting dalam menyusun strategi nasional. Pendekatan mitigasi yang komprehensif dinilai perlu mencakup kebijakan fiskal, moneter, serta penguatan jaring pengaman sosial.
Pemerintah juga diharapkan menyiapkan berbagai skenario, termasuk optimalisasi cadangan energi, diversifikasi sumber impor minyak, serta percepatan transisi energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap gejolak harga minyak dunia.
Pertemuan di Istana Negara tersebut bukan hanya simbol silaturahmi politik, tetapi juga sinyal bahwa pemerintah menyadari kompleksitas tantangan global yang sedang berkembang. Dengan menggalang pandangan dari para pemimpin terdahulu, Presiden Prabowo diharapkan dapat merumuskan langkah strategis yang tidak hanya responsif, tetapi juga berjangka panjang.
Di tengah memanasnya situasi Timur Tengah dan bayang-bayang tekanan ekonomi global, soliditas elite nasional menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas Indonesia. Pemerintah kini dihadapkan pada tugas menjaga keseimbangan antara kehati-hatian fiskal, perlindungan daya beli masyarakat, dan kepastian arah kebijakan di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.
