Editorial MI: Menyiasati Krisis Energi

PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Kita kini hidup dalam bayang-bayang krisis energi akibat perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Apalagi, jalur energi strategis dunia di Selat Hormuz telah ditutup oleh Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Penutupan itu disebut sebagai respons atas kehadiran serta serangan kapal induk Amerika Serikat (AS) yang mengancam kedaulatan Iran.

IRGC kemudian mengancam akan menyerang dan membakar tanpa pandang bulu setiap kapal yang mencoba melintasi selat tersebut. Amerika Serikat dan Israel berbuat ulah, tetapi seluruh dunia harus merasakan dampak pahitnya.

Hampir seperlima pasokan minyak dunia atau sekitar 20 juta barel dan sebagian besar gas alam cair (LNG) melintasi jalur sempit ini setiap harinya. Penutupan jalur tersebut secara otomatis akan mengguncang stabilitas pasar energi dan memicu krisis global yang sangat besar.

Jika situasi ini terus berkepanjangan, harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia pasti akan melonjak dalam beberapa waktu ke depan. Ketika harga BBM naik, sudah pasti harga bahan-bahan pokok ikut naik. Kalau itu terjadi, inflasi sulit untuk dihindari.

Inflasi yang lahir dari krisis energi ibarat riak yang meluas menjadi gelombang. Ia tidak berhenti pada satu sektor, tetapi menjalar dari pasar tradisional hingga industri, dari kota-kota besar hingga ke pelosok desa.

Ujung dari badai ini ialah pukulan telak terhadap daya beli masyarakat. Ketika pendapatan tetap, sementara harga-harga berlari kencang, isi dompet rakyat perlahan tergerus habis. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang pertumbuhan ekonomi pun berantakan.

Publik tentu berharap hal itu jangan sampai menghantam Indonesia hingga terkapar. Lewat forum ini, kita sudah menyuarakan agar pemerintah Indonesia benar-benar mengantisipasi penutupan Selat Hormuz pada pertengahan Februari lalu.

Ilustrasi. Foto: Freepik.

Ketika itu, IRGC menutup sementara Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat sekalipun melanggar Pasal 38 dan 44 UNCLOS 1982. Selat internasional tersebut menganut prinsip transit passage, yang tidak bisa dibatasi bahkan dalam masa konflik bersenjata.

Artinya, situasi hari ini bukanlah peristiwa yang datang tanpa tanda. Sejak awal, risiko gangguan pasokan energi global sudah dapat diperkirakan. Pertanyaannya bukan lagi apakah dampaknya akan terasa, melainkan bagaimana pemerintah memanfaatkan waktu sempit yang tersedia.

Jeda waktu sebelum tekanan benar-benar mencapai pasar domestik seharusnya menjadi ruang bagi kebijakan yang terukur dan cepat. Penguatan cadangan energi, pengendalian distribusi, serta strategi komunikasi publik menjadi kunci.

Dalam situasi krisis energi, kecepatan membaca keadaan sering kali sama pentingnya dengan kekuatan kebijakan itu sendiri. Kita mungkin bisa berharap pada Arab Saudi dan Emirat Arab. Mereka memiliki jaringan pipa yang dapat menghindari Selat Hormuz.

Namun, kapasitasnya hanya mencakup sebagian kecil dari volume minyak mentah yang biasanya dikirim melalui jalur tersebut. Solusi lainnya ialah bermitra dengan negara yang memiliki kapal dan berlayar melewati rute lain seperti Cape of Good Hope. Sejauh ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 21 hari. Itu adalah standar operasional minimum (buffer). Namun, dalam kondisi perang berkepanjangan, angka tersebut harus kita katakan sangat rawan.

Selain itu, upaya Presiden Prabowo Subianto yang siap terbang ke Teheran untuk memediasi konflik patut diperjuangkan. Sebagai wujud keseriusan, Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah menelepon langsung Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Senin (2/3).

Memilih diam di tengah perang yang bisa merugikan bangsa Indonesia tentu tidaklah elok. Dalam dunia yang semakin terhubung, kita jangan cuma menjadi penonton sejarah, tetapi harus berusaha mencegah agar konflik tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.