Matamata.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pembebasan tarif hingga nol persen bagi komoditas pertanian Indonesia ke pasar Amerika Serikat (AS) sebagai "peluang emas".
Kebijakan ini merupakan hasil nyata dari kesepakatan dagang resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
"Ini adalah peluang besar. Kakao, CPO, karet, dan komoditas lainnya insya Allah nol tarif. Kita akan dorong maksimal karena pasar Amerika sangat besar," ujar Amran di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Daftar Komoditas Unggulan Dalam skema kerja sama bertajuk Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance, sebanyak 53 kelompok komoditas pertanian yang mencakup 173 pos tarif (HS Code) resmi dibebaskan dari bea masuk.
Beberapa produk yang menjadi ujung tombak antara lain:
- Perkebunan: Minyak sawit mentah (CPO), kakao dan turunannya, kopi, teh (hijau & hitam), serta karet.
- Rempah-rempah: Lada, pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.
- Buah Tropis: Pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya.
- Produk Olahan: Tepung pati berbasis singkong dan sagu, serta pupuk mineral berbasis kalium.
Khusus untuk CPO, Indonesia selama ini telah memasok sekitar 1,7 juta ton ke pasar AS. Dengan tarif nol persen, daya saing harga produk sawit Indonesia dipastikan akan meningkat tajam dibanding negara pesaing.
Dampak Diplomasi Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa total terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik sektor pertanian maupun industri, yang kini bebas bea masuk ke AS.
Selain pertanian, produk industri seperti komponen elektronik, semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang juga mendapatkan fasilitas serupa.
"Langkah strategis ini membuka akses pasar yang lebih luas dan memperkuat daya saing komoditas unggulan kita di tengah dinamika perdagangan internasional," kata Airlangga.
Pemerintah optimistis fasilitas nol persen ini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekspor nasional, sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi strategis antara Jakarta dan Washington di masa depan. (Antara)
- Menkeu Purbaya: APBN 2026 Masih Tangguh Hadapi Dampak Krisis Global
