REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan, BGN tak melarang jika terdapat masyarakat yang mendokumentasikan dan mengunggah ke internet saat menemukan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tak layak. Menurutnya, aksi semacam itu dapat membantu BGN mengawasi pelaksanaan progdam MBG.
"Kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat meng-upload menu. Tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga kita tindak lanjuti," ujar Nanik seusai menghadiri rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan MBG yang digelar di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).
Baca Juga
BGN: Berita-Berita Miring Soal Menu MBG Ramadhan Itu Hoaks
Viral Kepsek SDN di Salatiga Protes dan Kembalikan MBG karena Dinilai tak Layak
Perang AS-Iran, Imam Mahdi Muncul Setelah Ramadhan Gerhana, dan Runtuhnya Khalifah Ottoman 102 Tahun
Dia mengeklaim, BGN siap menindak SPPG yang terbukti tak memenuhi prosedur dan ketentuan dalam proses pengolahan hingga penyajian MBG. "Yang tidak benar menunya kita suspend dapurnya, kita tutup dapurnya," ucapnya. Nanik mengungkapkan, saat ini jumlah SPPG yang sudah beroperasi secara nasional mencapai 24 ribuan. Target pembentukan SPPG adalah 30 ribuan unit. "Kita punya pengawas hanya 70 orang di BGN. Bagaimana mau ngawasi 30 ribu lebih dapur nanti? Sekarang (jumlahnya) 24 ribu," katanya. .rec-desc {padding: 7px !important;} "Jadi kita butuh sekarang masyarakat yang mengawasi. Tapi tolong disebutkan alamatnya di mana, SPPG-nya di mana, kapan? Jangan video yang sudah tahun lalu diviralkan lagi," tambah Nanik.
